Skip to content

ORDE BARU DAN HEGEMONI KEKUASAAN INDONESIA 1966-1973

November 23, 2013
  1. A.    LATAR BELAKANG

Sampai tahun 1966, sejarah politik Indonesia didominasi oleh usaha mencari suatu mekanisme politik yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia diperintah oleh kabinet Presidensil, dibantu oleh suatu komite penasihat tetapi tidak memiliki badan khusus yang bisa menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Dengan kondisi yang seperti ini pemerintahan tidak dapat berjalan, karena kekurangan sumber daya, aparat maupun masa jabatan yang pendek.

Pada bulan November tahun 1945, muncullah rezim demokrasi liberal dengan suatu kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen serta didukung oleh sistem “multi partai” yang baru dihidupkan kembali. Pada masa ini pemerintah lebih menyukai cara-cara diplomatic dalam mendapatkan pengakuan dari Belanda. Sementara itu, Belanda masih menguasai sektor-sektor ekonomi menyebabkan rezim tidak efektif dan dijangkiti ketidakstabilan. Dalam kenyataannya, terjadi pergantian kabinet berkali-kali dari bulan Nopember 1945 sampai Desember 1949, hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Indonesia kembali pada tahun 1960 menerapkan sistem kesatuan dan demokrasi liberal dengan sistem partai yang heterogen. Pembentukan pemerintahan tergantung pada partai-partai yang dapat membentuk koalisi. Di sisi lain Indonesia juga harus menghadapi masalah pembayaran hutang luar negeri dalam jumlah yang besar, pembangunan ekonomi itu sendiri, pembinaan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, integrasi bangsa, maka pemerintahan koalisi tidak stabil dan tidak efektif.

Situasi kritis terlihat di bidang politik. Perdebatan tentang ideologi negara yang berkepanjangan dah hampir sia-sia, meningkatnya kekuatan komunis, ketidak efektifan pemerintah pusat dalam mengangani masalah-masalah di daerah. Perpecahan dwitunggal Soekarno-Hatta menyebabkan munculnya gerakan separatis di dua pulau strategis yaitu Sulawesi dan Sumatera yang benar-benar mengancam keutuhan Republik Baru. Orde Baru mewarisi kekacauan politik dan krisis ekonomi Orde Lama. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah inflasi yang membumbung tinggi, defisit neraca pembayaran, terkurasnya cadangan devisa dan kesulitan membayar hutang luar negeri. Akhirnya, masalah-masalah itu mendorong pemerintah Orde Baru meninggalkannya kerangka politik demokrasi-liberal yang telah diterapkan sejak tahun 1945.

 

  1. B.     PEMBAHASAN

Pemerintahan baru pasca percobaan kudeta 30 September 1965 berupaya memapankan kekuasaannya. Upaya ini dijalankan dengan melakukan perombakan politik diikuti pembenahan ekonomi sebagai cara utama untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dalam negeri dan komunitas internasional. Langkah politik paling besar ialah mengganti para pendukung Sukarno dengan orang-orang yang dianggap sejalan dengan kebijakan Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tertib politik guna menghindari ketidakstabilan akibat pertentangan-pertentangan kepentingan politik dan ideologis, terutama penentangan terhadap kebijakan baru yang ditempuh. Semakin mengguritanya kekuasaan Orde Baru dipercepat dengan dibentuknya berbagai organisasi-organisasi korporatis yang langsung berada di bawah arahan pemerintah.

Usaha-usaha untuk menciptakan iklim politik yang stabil mulai dilakukan setelah keluarnya Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966. Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno itu memberi wewenang untuk Letjen Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Surat Perintah itu kemudian dikukuhkan oleh Sidang Umum MPRS menjadi Ketetapan (Tap) MPRS No. IX tahun 1966. Berdasarkan SP 11 Maret itu Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan, antara lain membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Dengan pembubaran PKI itu maka terpenuhilah sebagian tuntutan rakyat. Dalam bulan Juli 1966 MPRS juga mengeluarkan Ketetapan dalam rangka mengembalikan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, antara lain Tap MPRS No. XI tahun 1966 tentang pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu Tap MPRS tahun 1966 yang penting pula dalam dalam rangka usaha untuk menciptakan stabilitas politik ialah Tap No. XIII tentang pembentukan Kabinet Ampera. Tugas untuk membentuk Kabinet ini diserahkan kepada Letjen Soeharto sebagai pengemban Tap MPRS No. IX tahun 1966. Tugas pokok Kabinet ini ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, sementara program Kabinet ini antara lain: memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan.

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu : Pertama, berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Menurut Mohtar Masoed suatu konsensus didasarkan pada suatu ide untuk mendukung pembangunan ekonomi dianggap bermanfaat untuk menyatukan rakyat di belakang pemerintah dan menerapkan program secara efektif ( Mohtar, 1989: 131). Oleh karena itu pemerintah membina membina sistem politik yang tertib dan terkendali untuk mendukung program pembangunan.

Orde Baru mewarisi kekacauan politik dan krisis ekonomi Orde Lama. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah inflasi yang membumbung tinggi, defisit neraca pembayaran, terkurasnya cadangan devisa dan kesulitan membayar hutang luar negeri. Oleh karena itu langkah perbaikan ekonomi menjadi prioritas dalam masa awal Orde Baru. Kegiatan ekonomi politik, yakni hubungan antara penciptaan strategi ekonomi “berorientasi ke luar” dengan pembentukan suatu sistem politik yang mendukung kebijaksanaan ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang berorientasi kapitalis memberi konsekuensi terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Untuk menciptakan stabilitas atau tertib politik pemerintah menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Ideologi ini menjembatani konflik ideologi yang menjangkit partai politik. Aspek pembangunan mencakup upaya perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, slogan yang sering digaungkan adalah “pembangunan -yang diidentikkan dengan sektor ekonomi- menjadi panglima”.

Selain itu, menurut Peter Briton semangat pembangunan sejalan dengan ideologi Angkatan Darat, sehingga ideologi Angkatan Darat berkembang menjadi ideologi negara ( Briton, 1996: ). Ini menyangkut profesionalisme militer yang dipengaruhi oleh asing dan perasaan mengemban misi modernitas. Selain itu, Angkatan darat juga memiliki akar historis yang menimbulkan kepercayaan bahwa asal-usul mereka ditakdirkn untuk memerintah. Angkatan Darat memiliki kiprah mempertahankan Republik selama masa revolusi, serta doktrin Dwi Fungsi ABRI yang dicetuskan oleh A. H nasution menjadi legitimasi.

Untuk menunjang tujuan pembangunan pemerintah melakukan restrukturisasi politik untuk menciptakan tertib politik ( Mohtar, 1989: 150-183). Menurut  Abdul Syukur, restrukturisasi politik merupakan upaya mengatur kembali hubungan antara negara dan masyaraka (Abdul, 2012: 65). Restrukturisasi politik tersebut mencakup lima hal, yakni:

  1. 1.      Birokrasi yang terkendali

Untuk mewujudkan  program pemerintah berjalan secara efektif diperlukan birokrasi yang efektif dan tanggap terhadap pimpinan eksekutif. Birokrasi menjadi penggerak utama program pembangunan. Warisan birokrasi model Orde lama yang terpolitisasi tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi menjadi prioritas.

Reformasi birokrasi oleh pemrintah Orde Baru mengarah pada sentralisasi pemerintahan. Sentralisasi pemeritahan mencakup mencakup tiga hal, yakni pertama, pemusatan proses pembuatan kebijakan pemerintah. Langkah ini terwujud dalam bentuk Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) maupun Repelita. Kedua, membuat birokrasi lebih tanggap pada pimpinan pusat. Strategi ini menyebabkan banyak perwira ABRI dan teknokrat sipil yang berorientasi pada modernisasi masuk pada badan pemerintah. Ketiga memperluas wewenang pemerintah pusat dan mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah. Pemerintah pusat menempatkan orang-orang yang dapat dikendalikan oleh pusat di berbagai kedudukan pemerintah daerah. ABRI mendapat prosentase paling banyak dalam hal ini. Langkah ini juga didukung oleh jaringan intelejen dan keamanan yang ditempatkan pada birokrasi di propinsi.

  1. 2.      Angkatan Bersenjata yang terpadu

Masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah baru ialah faksionisme dalam tubuh angkatan bersenjata. Militer terpecah dalam kubu loyalis Soekarno, pendukung Soeharto maupun para panglima di daerah yang menikmati otonomi dan membangun basis kekuatan untuk pribadi (Crouch, 1999 : 255-257). Pada tahun 1966 awal 1967 Soeharto mengganti panglima-panglima daerah dengan orang yang pro Soeharto. Konsolidasi ini berbarengan dengan langkah menghambat Jenderal A. H. Nasution yang merupakan jenderal senior Angkatan Darat. Jenderal A. H. Nasution ditempatkan dalam jabatan sipil yang tinggi, namun tidak berpengaruh yakni sebagai ketua MPRS. Pada tahun 1969 Soeharto telah meneguhkan basis kekuasaanya dalam Angkatan bersenjata. Lebih dari itu berkat dwifungsi ABRI bahkan menjadi basis kekuasaan politik Orde Baru dalam DPR.

  1. 3.      Lembaga Perwakilan yang lebih tanggap

Salah satu politik legislatif yang penting ialah mekanisme recall. Pendisiplinan model ini memungkinkan pimpinan pusat partai menarik wakilnya dari DPR apabila tidak emngikuti petunjuk partai. Dengan mekanisme seperti ini pemerintah mengendalikan tingkah laku para anggota legislatifnya. Sistem recalling bermanfaat dalam membatasi keragaman pendapat dalam politik legislatif. Tidak ada perubahan yang berarti sejak saat itu. Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, dan seterusnya hanya mengesahkan politik parlemen saja.

  1. 4.      Politik Kepartaian yang disederhanakan

Menurut elite orde baru, masalah partai-partai politik Indonesia sebagaian besar dari mereka berorientasi pada ideologi, bukan pada program, dan jumlahnya terlalu banyak. MPRS secara formal adalah lembaga politik tertinggi, telah menetapkan pemilu akan diadakan pada tahun 1968. Suharto harus memeperhatikan ketetapan MPRS, bagaimana melakukan pemilu tanpa mengorbankan program ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, pemilu harus memberi mandat pemerintahan kepada kelompok yang paling bertekad untuk melakukan pembangunan.

Kelompok Suharto tampil dengan strateginya, yaitu:

  1. Membentuk suatu pengelompokan politik baru DPR yang terdiri dari para politisi non partai yang terikat dengan program pembangunan pemerintah.

Akhirnya, keharusan untuk segera memiliki kelompok perwakilan dalam DPR dan suatu mesin pemilihan (keduanya dibutuhkan dalam menjalankan strategsi konstitusional), membuat pemimpin orde baru menggunakan Sekber Golkar, dan meletakan orang-orangnya sendiri dalam posisi-posisi kepemimpinan organisasi tersebut. Keputusan untuk memasuki Sekber Golkar dipermudah dengan adanya kesepakatan yang dicapai parta-partai tentang penundaan pemilu sampai 1971.

Proses perubahan yang rumit dalam Sekber Golkar berlangsung antara tahun 1969-1971. Organisasi sudah terkoordinasikan secara baik, memiliki gagasan yang lebih jelas tentang tujuaannya adalah pembangunan, yang paling penting adalah memiliki peminpin yang memiliki tekad dan didudkung oleh aparat birokratis. Hasilnya reorganisasi tersebut adalah kemenangan pemilu 1971 dengan rincian sebagai berikut: Golkar 62,8 % dan 227 dari 351 kursi DPR, NU 18,6 % dengan 58 kursi, Parmusi 9,3 % dengan 24 kursi, PNI 6,9% dengan 20 kursi.

  1. Mendorong penciptaan semacam perwakilan kepentingan korporatis

Tujuan pokok korporatisasi adalah untuk mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok sedemikian rupa untuk mencegah menimbulkan konflik sosial atau mengancam kekuasaan pemerintah. Selain itu juga untuk melengkapi strategi pemerintah dalam mengendalikan birokrasi dan menghilangkan pengaruh partai-partai politik di dalamnya, maka sasaran utamanya adalah korporatisasi selama orde baru adalah perkumpulan yang mewakili pegawai negeri. Dengan dukungan peraturan pemerintah perkumpulan ini mengembangkan monopoli dalam perwakilan kepentingan korps pamong praja yang besar.  Organisasi yang di sebut Korpri (Korps Pegawai RI) merupakan satu-satunya perkumpulan yang direstui pemerintah untuk pegawai negeri yang keanggotaannya bersifat wajib. Sasaran lainnya adalah organsasi buruh, bisnis dan juga menjangkau banyak bidang kehidupan.

  1. Menyerhanakan partai politik melalui pengelompokan.

Strategi terakhir adalah pengendalian kepartaian di Indonesia. Langkah pertama kea rah penyerdanaan partai politik dengan Ketetapan No. 22/ 1966 tentang pengaturan kembali struktur politik. Pada tanggal 27 Februari 1970, Suharto bertemu dengan para pemimpin partai untuk membicarakan rencana pemerintah mengurangi jumlah partai dengan pengelompokannya menjadi dua kelompok. Pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan dua kelompok koalisi dalam DPR pada bulan Maret 1970 yaitu:

  1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari: PNI, IPKI, Murba, Partindo dan Partai Katolik.
  2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari: NU, Parmusi, PSII dan Perti.

Langkah terakhir dilakukan setelah Pemilu 1971, setelah mendapat pukulan berat akibat hasil pemilu dan tekanan bertubi-tubi dari pemerintah, kesembilan partai itu setuju untuk berfusi menjadi dua partai. Pada tanggal 5 Januari 1973, Kelompok Persatuan Pembangunan yang beraspirasi Islam manjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan tanggal 10 Januari 1973, Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak saat itu Indonesi memiliki sistem tiga partai: Golkar, PPP dan PDI  dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.

  1. 5.      Kantor kepresidenan sebagai Inti

Inti dari proses pembinaan lembaga-lembaga politik dan pemerintah selama orde baru adalah memperkuat Kantor Kepresidenan. Soeharto memerlukan suatu kelompok kecil dan terpadu yang dapat diandalkannya untuk membuat kebijaksanaan pemerintah dan menjamim penerapan kebijakan secara efektif. Proses pembentukan mekanisme yang memungkinkan kepala eksekutif untuk mengendalikan. Soeharto melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Memanfaatkan wewenang khusus yang diperolehnya dari Presiden sebelumnya.
  2. Membina sumber-sumber keuangan sendiri tujuan-tujuan patronase.

Pembinaan Kantor Kepresidenan merupakan salah satu langkah  paling penting yang mendorong munculnya kantor eksekutif yang kuat dilakukan pada pertengahan tahun 1966. Soeharto melakukan pemindahan mesin politik kecil dari Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) kekelompok Jenderal Suharto sendiri. Mesin politik tersebut adalah “Panitia Sosial dan Politik” yang dibentuk pada awal Oktober 1966 untuk merencanakan tindakan-tindakan melawan PKI. MBAD diketuai oleh Basuki Rachmat dan Sutjipto sebagai sekretarisnya, keduanya kemudian diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan menteri Pertanian dalam kabinet Ampera yang dibentuk pada akhir bulan Juki 1966. Akhirnya panitia MBAD dibubarkan yang kemudian Suharto membentuk Spri (Staf Pribadi), tugasnya sama dengan MBAD, sebenarnya Suharto telah melepaskan fungsi-fungsi itu dari lingkungan wewenang Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dan menaruhnya dibawah wewenangnya sendiri.

Spri (Staf Pribadi), beranggotakan enam orang perwira angkatan darat dari kelompok Suharto sendiri dan dua team penasehat sipil untuk urusan politik dan ekonomi. Dalam perkembangannya Spri (Staf Pribadi) mengangkat lagi enam orang perwira, dibebani tugas di berbagai bidang seperti keuangan, politik, intelejen, urusan pemilihan umum dan lain-lain.

Pembinaan sumber-sumber dana

Secara umum ada dua yang dilakukan Suharto untuk mengendalikan sumber dana yaitu:

  1. Pemungutan “sumbangan”
  2. Pengendalian atas pengeluaran pemerintah untuk program khusus

Penyumbang dana yang terbesar adalah Pertamina, untuk waktu yang lama perusahaan tersebut begitu otonom. Sumber dana yang lain adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Badan yang dididominasi oleh militer ini dibentuk pada tahun 1966 dengan nama yang berbeda dan semula ditugaskan untuk membeli beras bagi pegawai negeri yang sebagian gajinya berupa barang. Sesuai dengan Kepres No. 11/ 1969 Bulog dijadikan alat untuk stabilitasi harga pangan. Sejak itu Bulog mengelola berbagai bisnis yang menguntungkan seperti distribusi beras, gula, tepung-terigu, dll. Dana sumbangan juga didapatkan dari dana yang dipungut dari sumbangan swasta melalui sumbangan wajib yang dikelola oleh Kantor Kepresidenan. Sumber dana yang secara politis lebih penting, didapatkan dari pengusaha yang diberi hak monopoli. Melalui peraturan khusus oleh para pembantu presiden, pemerintah member hak-hak monopoli kepada sekelompok wiraswastawan terpilih. Kantor kepresidenan memanfaatkan dana-dana itu terutama untuk program-program yang dirancang untuk membina konstituensi atau pendukung di kalangan kekuatan-kekuatan politk non pemerintah, salah satunya adalah Bapenas.

Kantor Kepresidenan juga melakukan pengendalian dalam pembiayaan pemerintah. Pengendalian itu berbentuk:

  1. Bagian Anggaran XVI

Terdiri dari berbagai sumber anggaran non departemen, yang alokasinya dikendalikan oleh Presiden.

  1. Program Inpres

Program ini bertujuan untuk mengurangi masalah pengangguran serta untuk membangkitkan dukungan rakyat, pemerintah secara sungguh-sungguh mengembangkannya sebagai sarana utama untuk menyalurkan dana-dana pembangunan ke daerah-daerah. Presiden Suharto telah menciptakan suatu kantor yang dikendalikan sendiri. Presiden membangun patronase yang memperkukuh posisi vis-avis birokrasi maupun penentang di luar birokrasi.

 

Bersamaan dengan restrukturisasi politik, menurut Affan Gaffar pemerintah menciptakan iklim politik yang tidak mengizinkan (Affan, 1990: 18-20).  Iklim politik yang dimaksud adalah upaya depolitisasi yang sistematis. Lebih jauh lagi Affan menggolongkan proses depolitisasi menjadi dua macam, yakni depolitisasi argumen melalui massa mengambang. Depolitisasi argumen adalah toleransi yang rendah terhadap ide atau pendapat yang berbeda dengan pihak penguasa. Kritik yang berasal dari kalangan masyarakat dianggap suatu yang mengganggu kewibawaan pemeritah dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Depolitisasi argumen kentara dalam mekanisme recall terhadap anggota DPR yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Pendisiplinan model ini memungkinkan pimpinan partai menarik wakilnya dari DPR apabila tidak mengikuti peunjuk partai. Pendekatan seperti ini mengurangi keragaman pendapat dalam legislatif.

Depolitisasi juga terwujud melalui penciptaan sistem massa mengambang atau floating mass pada tingkat pedesaan. Artinya pedesaan merupakan area terlarang bagi segala bentuk aktivitas politik. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah terputusnya mata rantai aspirasi rakyat desa dan turunnya bargaining position dari PDI dan PPP. Walaupun demikian, Golongan Karya mampu menjangkau kalangan pedesaan. Pejabat desa maupun kecamatan merupakan kader-kader Golkar yang aktif.

Kedua adalah politisasi birokrasi. Aparatur birokrasi merupakan elemen terbesar dari Golkar. Afisilasi birokrasi dengan Golkar merupakan suatu kekuatan politik. Anggota DPR yang berasal dari Golkar didominasi oleh Pegawai Negeri. Birokrasi berperan besar dalam memformulasikan dan melegitimasi kebijakan pemerintah.

Gejala di atas menunjukkan bahwa pemerintah  Orde Baru “mengebiri peran politik partai politik”. Kedua partai yakni PDI dan PPP tercerabut dari grass rootnya. Hubungan antara elit dengan konstituen terhambat dengan adanya kebijakan floating mass. Sementara afiliasi aparatur desa dengan Golkar menjadi sarana yang efektif bagi Golkar untuk melakukan penetrasi politiknya. Maka dari itu gejala politik yang umum ialah kuningisasi.

Golkar tampil sebagai kekuatan politik yang hegemonik. Semenjak memenangkan pemilu tahun 1971 Golkar memegang agenda politik tunggal di Indonesia (Affan, 1990 : 16). Peranan PDI maupun PPP kurang berperan dalam proses pengambilan kebijakan. Keadaan ini menumbuhkan sistem kompetisi kepartaian yang tidak seimbang.

Karl D Jackson (1970) berpendapat bahwa sistem politik di Indonesia tahun 1970-an merupakan bureucratic polity atau masyarakat politik birokrasi (Yahya, 1990: 32). Dalam sistem ini kekuasaan dan partisipasi politik dalam membuat keputusan berada di tangan birokrat. Birokrasi menjadi kekuatan politik ketika partai politik tidak mampu melakukan perimbangan kekuasaan dan kontrol dan kekuatan massa yang pasif.

Restrukturisasi birokrasi  menciptakan monoloyalis bagi Pegawai Negeri Sipil ( Affan, 2006: 234). Selain itu juga tercipta birokrasi yang paternalistik. Hubungan ini berdasarkan kemauan timbal balik untuk saling memberi dan menerima secara informal antara dua pihak yang masing-masing tidak sama tinggi derajadnya. Istilah ini juga merujuk pada terminologi Bapakisme dalam struktur birokrasi (Yahya, 1990:  25). Oleh karena itu muncul pulalah sindiran Asal Bapak Senang (ABS) atau as long as bos in happy untuk menggambarkan hubungan tersebut( Raillon, 1984: 250, Aspinall, 2005: ). Selain upaya institusionalisasi, Pemerintah Orde Baru juga mengawasi sektor publik seperti pers, aktivis mahasiswa dan kehidupan intelektual (M. Rusli, 1999: 60).

Struktur politik Orde Baru yang kokoh melanggengkan kekuasaan Soeharto. Kebijakan depolitisasi dan tampilnya Golkar sebagai kekuatan politik yang hegemonik mematikan mekanisme kontrol atau check and balance dari DPR. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam kekuasaan lembaga tinggi negara. Kondisi ini memunculkan kediktator presiden Soeharto.

Menurut Mohtar Masoed kebangkitan kediktatoran pada masa Orde Baru merupakan kebutuhan struktural dalam menghadapi tantangan (Mohtar, 1989: 197-198). Tantangan tersebut mencakup warisan struktural Orde Lama yakni kekacauan politik dan krisis ekonomi. Selain itu pemerintah juga menghadapi tantangan dari pendukung Soekarno yang membahayakan kedudukan penguasa baru.

Dalam hubungan antara penciptaan strategi ekonomi “berorientasi ke luar” menyebabkan Indonesia bergantung pada luar negeri. Pergaulan dengan luar negeri mutlak diperlukan untuk memuluskan paket bantuan luar negeri. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional dan pembangunan nasional.

Pemerintah Orde Baru mengubah arah politik luar negeri yang mengalami kebuntuan pada masa orde lama. Pemerintah memperbaiki politik luar negeri yang revolusioner pada era orde lama, menjadi lebih ramah dan aktif di dunia internasional. Hal yang pertama dilakukan adalah memperbaiki dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Hal yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan organisasi di tingkat regional Asia Tenggara. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjadi wadah kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu pendiri Organisasi Regional Asia Tenggara (ASEAN) dari lima negara yang ikut mendirikan di Bangkok pada 1967.

Pemerintah juga merestrukturisasi kehidupan sosial bangsa Indonesia. Restrukturisasi sosial mencakup pembentukan kembali struktur sosial dalam konteks kehidupan berbangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan modal dalam pembangunan. Namun apabila tidak ditangani dengan baik, masalah keberagaman menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu untuk mempercepat integrasi bangsa pemerintah menggalakkan kerukunan dalam bingkai semboyan Bhineka Tunggal Ika. Diantaranya dengan menggalakkan dialog antarumat beragama.

 

  1. C.    PENUTUP

Kebijakan ekonomi yang berorientasi kapitalis memberi konsekuensi terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Untuk menciptakan stabilitas atau tertib politik pemerintah menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Untuk menunjang tujuan pembangunan pemerintah melakukan restrukturisasi politik untuk menciptakan tertib politik ( Mohtar, 1989: 150-183). Restrukturisasi itu meliputi penciptaan birokrasi yang terkendali, angkatan bersenjata yang terpadu, lembaga perwakilan yang lebih tanggap, politik kepartaian yang disederhanakan, dan kantor presiden sebagai inti.

Bersamaan dengan restrukturisasi politik, menurut Affan Gaffar pemerintah menciptakan iklim politik yang tidak mengizinkan (Affan, 1990: 18-20).  Iklim politik yang dimaksud adalah upaya depolitisasi yang sistematis yakni mencakup depolitisasi argumen dan  politisasi birokrasi. Akibat depolitisasi Golkar tampil sebagai kekuatan politik yang hegemonik. Semenjak memenangkan pemilu tahun 1971 Golkar memegang agenda politik tunggal di Indonesia (Affan, 1990 : 16) dan menjebak Indonesia dalam bureucratic polity atau masyarakat politik birokrasi (Yahya, 1990: 32).

Struktur politik Orde Baru yang kokoh melanggengkan kekuasaan Soeharto. Kondisi ini memunculkan kediktator presiden Soeharto. Menurut Mohtar Masoed kebangkitan kediktatoran pada masa Orde Baru merupakan kebutuhan struktural dalam menghadapi tantangan (Mohtar, 1989: 197-198). Tantangan tersebut mencakup warisan struktural Orde Lama yakni kekacauan politik dan krisis ekonomi.

Pemerintah juga merestrukturisasi kehidupan sosial bangsa Indonesia.Oleh karena itu untuk mempercepat integrasi bangsa pemerintah menggalakkan kerukunan dalam bingkai semboyan Bhineka Tunggal Ika. Diantaranya dengan menggalakkan dialog antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syukur. 2012. “Hubungan Masyarakat dan Negara”. Dalam Taufik Abdullah (ed). Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Aspinall, Edward. 2005. Opposing Soeharto: Compromise, Ressistance, and regime Change in Indonesia. Stamford: Stamford University Press

Affan Gaffar. 1990. “Partai politik, Elit, dan Massa dalam Pembangunan Nasional”. Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur. Surakarta: CV. Ramadhani

Affan Gaffar. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Briton, Peter. 1996. Profesionalisme Militer Indonesia: Perspektif Jawa dan Barat. Jakarta: LP3ES

Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Terj. Th. Sumarthana. Jakarta: Sinar Harapan

Kholid Novianto. 2012. “Politik luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru”. Dalam Taufik Abdullah (ed). Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

M. Rusli Karim. 1993. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta: Rajawali Pers

M. Rusli Karim. 1999. Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970an-1980an. Yogyakarta: Tiara Wacana

Mochtar Masoed. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES

Nugroho Notosusanto. 1985. Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969. Jakarta: Balai Pustaka

Raillon, Francois. 1985. Ideologi dan Politik Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Terj. Nasir Tamara. Jakarta: LP3ES

Yahya Muhaimin. 1990. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”. Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur. Surakarta: CV. Ramadhani

From → Experience

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: