Skip to content

KETIDAKSTABILAN POLITIK AFRIKA: POLITIK KEKERASAN DAN KEKERASAN POLITIK

April 1, 2012

Afrika telah dikenal dengan adanya stigma benua yang penuh ketidakstabilan. Negara-negara di Afrika mengalami kemelut yang tiada akhir dalam politik, pemerintahan, dan perekonomiannya. Afrika mengalami masa transisi pasca kemerdekaan. Sistem politik pemerintahan barat yang bercorak demokrasi mulai diterapkan.

Pengaruh kolonialisme masih terasa walaupun negara telah merdeka atau dengan kata lain Afrika mengalami masa dekolonisasi. Ini disebabkan adanya ketergantungan terhadap Negara induk yang telah menjajah. Negara yang telah merdeka melakukan kompromi dan deal politik dengan negara induk yang notabene memiliki kepentingan atas Afrika.

Ketidakstabilan politik terjadi tatkala implementasi demokrasi tidak sejalan dengan wacana tujuan negara. Struktur politik dibangun atas konflik kepentingan. Ini merupakan warisan budaya politik kolonial yang memutus simpul-simpul persaudaraan masyarakat Afrika. Akibatnya Afrika terkotak-kotak atas bebarapa wilayah-wilayah dan kepentingan.

Konflik kepentingan inilah yang menyebabkan instabilitas politik Afrika. Penguasa akan berupaya meredamkan segala bentuk gangguan dan potensi ancaman maupun konflik. Dalih “demi stabilitas” menjadikan seorang penguasa untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan represif.

Negara yang baru merdeka akan memprioritaskan pembangunan. Pembangunan menjadi dasar tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Pembangunan tentu akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Realitas sosial yang terjadi adalah pemerintah dihadapkan pada pluralisme masyarakat.

Pluralisme dapat menjadi ancaman sebuah pembangunan karena di dalamnya terdapat potensi konflik yang besar, terutama apabila melihat identitas kebangsaan negara-negara di Afrika. Sudah tentu ini menjadi sebuah ancaman, terutama bagi negara yang beru saja lahir yang belum bias mandiri mengurus rumah tangganya.

Dibutuhkan sebuah formula untuk menegakkan stabilitas nasional. Negara-negara Afrika memberlakukan sistem partai tunggal untuk menjamin stabilitas nasional. Dengan partai tunggal semua elemen bangsa dapat dipersatukan energinya untuk pembangunan nasional. Pemerintah dan DPR bersatu padu untuk menjalankan amanah menyelesaikan pembangunan.

Sistem kepartaian tunggal ternyata menimbulkan masalah baru. DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi check and balance mengalami disfungsi. Legislatif pada dasarnya merupakan alat untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan eksekutif karena eksekutif dan legislatif berasal dari kendaraan yang sama, yakni sistem kepartaian tunggal. Kekuasaan yang seharusnya menerapkan konsep demokrasi cenderung menjelma menjadi kekuasaan yang otoriter.

Pemerintahan yang otoriter inilah yang menaburkan kekerasan politik dan politik kekerasan. Kekerasan tercermin dalam peng-enyahan rival politik yang dianggap memiliki potensi ancaman. Kekerasan inilah yang menjadi benih-benih perpecahan negara yang memang mengalami krisis identitas dan sedang mencari jati diri.

Semakin absolut kekuasaan pemimpin, semakin absolut pula potensi korupsi yang dilakukan. Ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pembangunan pada mulanya. Ungkapan tersebut agaknya relevan dengan realita yang terjadi di Afrika. Kekuasaan dijadikan alat untuk memperkaya diri. Potensi sumber daya alam yang tersedia tidak mampu digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Akibatnya rakyat tebelenggu dalam kemiskinan. Kondisi ini menambah ketidakpuasan publik

Tidak mengherankan apabila terjadi suatu social movement dari kalangan grasroot maupun elit. Pemerintah yang otoriter hanya dapat ditaklukkan dengan kudeta. Untuk sementara waktu rakyat dapat dipersatukan karena memiliki musuh yang sama.

Dengan adanya social movement dalam rangka kudeta menimbulkan gesekan antara otoritas kekuasaan dengan rakyat. Yang terjadi adalah upaya represif dan kekerasan oleh otoritas keamanan yang loyal. Dalam suasana yang demikian intervensi asing mudah masuk, terutama infiltrasi paham sosialisme.

Manakala keadaan menjadi genting dan kekuasaan telah tumbang, militer yang merupakan organisasi yang memilki struktur yang terorganisir mengambil alih kekuasaan. Ternyata tradisi maupun praktek pemerintahan berubah menjadi junta militer dan merupakan manifestasi pemerintahan sebelumnya. Kondisi yang demiseperti ini menyebabkan konflik kepentingan antara sipil dan militer. Rakyat sipil merasa tidak puas karena hak sipil dan hak politik tidak terakomodasi. Hal ini pula yang menjadi pembelenggu kekerasan politik dan kemelut di Afrika.

Rakyat memang pihak yang dikorbankan dalam kemelut kekerasan politik ini. Rakyat yang telah menderita kemiskinan harus menghadapi situasi negara yang kurang stabil. Akibatnya terjadi eksodus besar-besaran warga negara. Bagi mereka yang memiliki cukup kekayaan jarta maupun kecakapan intelektual dapat mencari suaka ke luar negeri, namun bagi rakyat miskin mereka harus menetap di kamp-kamp pengungsian.

 

Analisis

Ketidakstabilan politik di Afrika merupakan sebuah masa transisi pasca kemerdekaan dan masa dekolonisasi Negara-negara di Afrika. Ketidakstabilan politik tercermin dalam konflik kepentingan antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak luar, yakni negara induk. Konflik menjadi hal yang tak terelakkan karena simpul persaudaraan yaitu semangat kesukuan telah terhapus oleh sistem kolonial. Hal ini berlanjut sampai dengan kemerdekaan suatu negara.

Negara yang merdeka tidak terbentuk atas kesatuan bangsa dan adanya tekad pesatuan yang kokoh tetapi merupakan kesatuan wilayah yang telah tecabik-cabik warisan colonial. Ini menjadikan Afrika mengalami krisis pencarian jati diri bangsa dalam konteks bernegara. Atas dasar itulah gesekan-gesekan horizontal mudah terjadi.

Pluralisme dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan pembangunan negara yang baru merdeka dan menurut Dhurorudin Mashad adalah oposisi yang loyal. Dengan adanya pluralisme segala macam kritik maupun bentuk pertentangan bias saja merupakan hal yang wajar.

Oposisi bukanlah pihak yang melulu bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah atau yang disebut dengan oposisi yang loyal, melainkan sebagai sarana check and balance, dan pada prinsipnya ini merupakan upaya take and give untuk perbaikan bangsa. Kelangsungan oposisi terganjal dengan masa kepemimpinan pemerintah yang terbatas dibandingkan dengan rencana pembangunan yang ditargetkan akan keberhasilannya. Yang terjadi adalah peng-enyahan segala rival politik yang muncul.

Kepartaian tunggal merupakan penistaan terhadap konsep demokrasi, karena negara berpijak pada otoritarianisme. Pemimpin dapat menjalankan pemerintahan yang absolut. Hal ini tebukti dari realita yang terjadi, yakni praktek korupsi dan kekerasan politik maupun politik kekerasan.

Kondisi tersebut mendorong adanya social movement dalam bentuk kudeta. Inilah yang lagi-lagi menjadikan negara tidak stabil. Jalan ini ditempuh karena hanya satu-satunya cara melenyapkan otoritarianisme. Social movement mencapai keberhasilan dengan dukungan kaum militer. Militer sangat esensial karena merupakan organisasi memilki struktur yang terorganisir.

Setelah kudeta berhasil, kekuasaan berada di tangan militer. Pada saat inilah timbul tarik ulur kekuasaan antara sipil dan militer. Militer yang merasa berjasa dalam kudeta mendapat simpati rakyat.

 Pada kenyataanya praktek otoritarianisme masih berlangsung dan timbul sentiment negative terhadap militer. Selain itu, hak sipil dan politik tidak terakomodasi. Rakyat merasa tidak puas dan mengalami puncak kemarahan.

Puncak kemarahan rakyat terjadi dengan adanya social movement. Hal yang diulang kembali untuk melengserkan rezim militer. Sekali lagi  Afrika didera kekerasan politik dan politik kekerasan yang menyebabkan ketidakstabilan. Rakyat yang telah miskin harus menerima pil pahit dengan melakukan eksodus besar-besaran

 

Daftar rujukan:

Durorudin Mashad. Antara Demokrasi dan Otoritarianisme: dilemma Penerapan Konsep Civil Society di Bangladesh

Kirdi Dipoyudo. 1977. Afrika Dalam Pergolakan. Jakarta: CSIS

Calvert, Peter. 1995. Proses Suksesi Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana

From → Experience

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: