Skip to content

METODOLOGI STRUKTURAL DALAM ILMU SEJARAH

Berkembangnya ilmu-ilmu sosial abad kedua puluh mendorong penulisan sejarah yang lebih komprehensif. Pendekatan ilmu-ilmu sosial mulai dipertimbangkan dalam eksplanasi sejarah. Pendekatan ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap penulisan sejarah konvensional yang bernuansa politik. Fernand Braudel, seorang sejarawan Perancis memperkenalkan perspektif baru dalam penulisan sejarah. Braudel menggunakan pendekatan struktur dalam mengkaji sejarah Laut Mediterania dan dunia sekitarnya pada masa Phillip II.

Struktur memainkan peran yang determinan terhadap kenyataan sejarah. Maksudnya kenyataan sejarah dipengaruhi oleh struktur geografi, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Determinasi  struktur dijelaskannya dalam trikotomi dimensi temporal, yakni:

  1. Jangka panjang=  geografi= struktur
  2. Jangka tengah=   ekonomi= konjungtur
  3. Jangka pendek=   politik= peristiwa

Faktor geografi menjadi wadah bagi kenyataan sejarah. Bentang alam mempengaruhi aktivitas manusia dari sisi ekonomi dan membentuk entitas masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri. Sementara itu, faktor ekonomi maupun faktor lainnya tidak dapat mempengaruhi faktor geografi. Peristiwa-peristiwa tidaklah begitu penting karena hakikatnya perilaku individu mengikuti aturan yang berkembang di masyarakat.

Sejarah struktural menekankan jangka waktu yang lama (longue duree). Masyarakat hidup dalam rutinitas dan keajegan. Masyarakat berubah secara lambat dalam kurun waktu yang lama atau pada tingkat yang evolusionis.

Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah struktural merupakan sejarah yang analitis. Pendapat tersebut dilandaskan pada kepekaan terhadap berbagai permasalahan yang muncul.

Konstruksi sejarah struktural menggunakan instrumen konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial. Dengan jalan ini beragam permasalahan diharapkan akan muncul dan  dipecahkan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Maka dari itu pendekatannya dapat dikatakan multidimensi.

Penulisan sejarah model Braudel menginspirasi sejumlah sejarawan untuk penulisan sejarah menggunakan metodologi struktural. Sebut saja  Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Negeri di Bawah Angin karya Anthony Reid, Trade and Civilisation in Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750 karya K. N. Chauduri, dan Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Laut Sulawesi Abad XIX karya Adrian B. Lapian.

Dalam Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Negeri di Bawah Angin, Anthony Reid menggunakan metode pendekatan sejarah total atau total history dalam menulis sejarah Asia Tenggara. Yang menjadi perhatian Reid adalah aspek geografi, demografi, pakaian, pesta rakyat dan kerajaan, perumahan, kebudayaan material, makanan, seks, kedudukan gender dan lainnya. Dalam karyanya ini, aspek politik diabaikan dan yang ditonjolkan adalah unsur-unsur masa lampau yang membentuk peradaban masa kini.

Sementara itu dalam Trade and Civilisation in Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750, Chauduri membahas tentang perdagangan jarak jauh dan struktur masyarakat kawasan Samudera Hindia. Karakteristik laut kawasan Samudera Hindia dapat dibedakan menjadi tiga yakni Kawasan Laut Arab, Teluk Bengala, dan Perairan Asia Tenggara Bentang alam tersebut membentuk masyarakat kebudayaan maritim yang berbeda pula. Kebudayaan ini mencakup kecakapan ini mencakup penguasaan laut, pengorganisasian perkapalan, dan pembuatan kapal.

Perjalanan menggunakan kapal memanfaatkan iklim dan musim. Faktor tersebut memunculkan emporia perdagangan sebagai tempat persinggahan maupun area perdagangan. Daerah sekitar emporia menjadi kawasan penyangga untuk pangan maupun kebutuhan logistik perjalanan di laut.

Sedangkan dalam Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Laut Sulawesi Abad XIX, Adrian B. Lapian membahas struktur geografi maupun sosial masyarakat kawasan Laut Sulawesi. Kawasan Laut Sulawesi merupakan suatu kesatuan. Bentang alam, iklim, dan perubahan alam membentuk masyarakat dengan kebudayaan maritim. Adrian Lapian menggolongkannya kedalam tiga kelompok yakni Orang Laut (masyarakat yang hidup berkelompok membentuk perkampungan perahu), Bajak Laut (kelompok pelaut yang melakukan kekerasan untuk suatu kepentingan), dan Raja Laut (kekuatan maritim kerajaan-kerajaan). Ketiga unsur masyarakat tersebut dikaji secara etnisitas, teknologi, dan peranan sosialnya. Dalam kerangka ini, ketiganya akan terlihat sebagai masyarakat yang otonom. Walaupun demikian, ketiganya memiliki hubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Raja laut memerlukan orang laut sebagai kekuatan maritimnya, sedangkan orang laut memperoleh perlindungan. Ada kalanya orang laut meminta bantuan bajak laut untuk memperoleh keamanan. Raja Laut memerlukan budak yang diperoleh dari bajak laut, sementara bajak laut akan memperoleh prestis apabila mendapat dukungan raja laut. Selain itu, masyarakat mengalami perubahan pada tingkat yang evolusionis.

ORDE BARU DAN HEGEMONI KEKUASAAN INDONESIA 1966-1973

  1. A.    LATAR BELAKANG

Sampai tahun 1966, sejarah politik Indonesia didominasi oleh usaha mencari suatu mekanisme politik yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia diperintah oleh kabinet Presidensil, dibantu oleh suatu komite penasihat tetapi tidak memiliki badan khusus yang bisa menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Dengan kondisi yang seperti ini pemerintahan tidak dapat berjalan, karena kekurangan sumber daya, aparat maupun masa jabatan yang pendek.

Pada bulan November tahun 1945, muncullah rezim demokrasi liberal dengan suatu kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen serta didukung oleh sistem “multi partai” yang baru dihidupkan kembali. Pada masa ini pemerintah lebih menyukai cara-cara diplomatic dalam mendapatkan pengakuan dari Belanda. Sementara itu, Belanda masih menguasai sektor-sektor ekonomi menyebabkan rezim tidak efektif dan dijangkiti ketidakstabilan. Dalam kenyataannya, terjadi pergantian kabinet berkali-kali dari bulan Nopember 1945 sampai Desember 1949, hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Indonesia kembali pada tahun 1960 menerapkan sistem kesatuan dan demokrasi liberal dengan sistem partai yang heterogen. Pembentukan pemerintahan tergantung pada partai-partai yang dapat membentuk koalisi. Di sisi lain Indonesia juga harus menghadapi masalah pembayaran hutang luar negeri dalam jumlah yang besar, pembangunan ekonomi itu sendiri, pembinaan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, integrasi bangsa, maka pemerintahan koalisi tidak stabil dan tidak efektif.

Situasi kritis terlihat di bidang politik. Perdebatan tentang ideologi negara yang berkepanjangan dah hampir sia-sia, meningkatnya kekuatan komunis, ketidak efektifan pemerintah pusat dalam mengangani masalah-masalah di daerah. Perpecahan dwitunggal Soekarno-Hatta menyebabkan munculnya gerakan separatis di dua pulau strategis yaitu Sulawesi dan Sumatera yang benar-benar mengancam keutuhan Republik Baru. Orde Baru mewarisi kekacauan politik dan krisis ekonomi Orde Lama. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah inflasi yang membumbung tinggi, defisit neraca pembayaran, terkurasnya cadangan devisa dan kesulitan membayar hutang luar negeri. Akhirnya, masalah-masalah itu mendorong pemerintah Orde Baru meninggalkannya kerangka politik demokrasi-liberal yang telah diterapkan sejak tahun 1945.

 

  1. B.     PEMBAHASAN

Pemerintahan baru pasca percobaan kudeta 30 September 1965 berupaya memapankan kekuasaannya. Upaya ini dijalankan dengan melakukan perombakan politik diikuti pembenahan ekonomi sebagai cara utama untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dalam negeri dan komunitas internasional. Langkah politik paling besar ialah mengganti para pendukung Sukarno dengan orang-orang yang dianggap sejalan dengan kebijakan Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tertib politik guna menghindari ketidakstabilan akibat pertentangan-pertentangan kepentingan politik dan ideologis, terutama penentangan terhadap kebijakan baru yang ditempuh. Semakin mengguritanya kekuasaan Orde Baru dipercepat dengan dibentuknya berbagai organisasi-organisasi korporatis yang langsung berada di bawah arahan pemerintah.

Usaha-usaha untuk menciptakan iklim politik yang stabil mulai dilakukan setelah keluarnya Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966. Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno itu memberi wewenang untuk Letjen Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Surat Perintah itu kemudian dikukuhkan oleh Sidang Umum MPRS menjadi Ketetapan (Tap) MPRS No. IX tahun 1966. Berdasarkan SP 11 Maret itu Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan, antara lain membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Dengan pembubaran PKI itu maka terpenuhilah sebagian tuntutan rakyat. Dalam bulan Juli 1966 MPRS juga mengeluarkan Ketetapan dalam rangka mengembalikan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, antara lain Tap MPRS No. XI tahun 1966 tentang pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu Tap MPRS tahun 1966 yang penting pula dalam dalam rangka usaha untuk menciptakan stabilitas politik ialah Tap No. XIII tentang pembentukan Kabinet Ampera. Tugas untuk membentuk Kabinet ini diserahkan kepada Letjen Soeharto sebagai pengemban Tap MPRS No. IX tahun 1966. Tugas pokok Kabinet ini ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, sementara program Kabinet ini antara lain: memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan.

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu : Pertama, berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Menurut Mohtar Masoed suatu konsensus didasarkan pada suatu ide untuk mendukung pembangunan ekonomi dianggap bermanfaat untuk menyatukan rakyat di belakang pemerintah dan menerapkan program secara efektif ( Mohtar, 1989: 131). Oleh karena itu pemerintah membina membina sistem politik yang tertib dan terkendali untuk mendukung program pembangunan.

Orde Baru mewarisi kekacauan politik dan krisis ekonomi Orde Lama. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah inflasi yang membumbung tinggi, defisit neraca pembayaran, terkurasnya cadangan devisa dan kesulitan membayar hutang luar negeri. Oleh karena itu langkah perbaikan ekonomi menjadi prioritas dalam masa awal Orde Baru. Kegiatan ekonomi politik, yakni hubungan antara penciptaan strategi ekonomi “berorientasi ke luar” dengan pembentukan suatu sistem politik yang mendukung kebijaksanaan ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang berorientasi kapitalis memberi konsekuensi terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Untuk menciptakan stabilitas atau tertib politik pemerintah menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Ideologi ini menjembatani konflik ideologi yang menjangkit partai politik. Aspek pembangunan mencakup upaya perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, slogan yang sering digaungkan adalah “pembangunan -yang diidentikkan dengan sektor ekonomi- menjadi panglima”.

Selain itu, menurut Peter Briton semangat pembangunan sejalan dengan ideologi Angkatan Darat, sehingga ideologi Angkatan Darat berkembang menjadi ideologi negara ( Briton, 1996: ). Ini menyangkut profesionalisme militer yang dipengaruhi oleh asing dan perasaan mengemban misi modernitas. Selain itu, Angkatan darat juga memiliki akar historis yang menimbulkan kepercayaan bahwa asal-usul mereka ditakdirkn untuk memerintah. Angkatan Darat memiliki kiprah mempertahankan Republik selama masa revolusi, serta doktrin Dwi Fungsi ABRI yang dicetuskan oleh A. H nasution menjadi legitimasi.

Untuk menunjang tujuan pembangunan pemerintah melakukan restrukturisasi politik untuk menciptakan tertib politik ( Mohtar, 1989: 150-183). Menurut  Abdul Syukur, restrukturisasi politik merupakan upaya mengatur kembali hubungan antara negara dan masyaraka (Abdul, 2012: 65). Restrukturisasi politik tersebut mencakup lima hal, yakni:

  1. 1.      Birokrasi yang terkendali

Untuk mewujudkan  program pemerintah berjalan secara efektif diperlukan birokrasi yang efektif dan tanggap terhadap pimpinan eksekutif. Birokrasi menjadi penggerak utama program pembangunan. Warisan birokrasi model Orde lama yang terpolitisasi tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi menjadi prioritas.

Reformasi birokrasi oleh pemrintah Orde Baru mengarah pada sentralisasi pemerintahan. Sentralisasi pemeritahan mencakup mencakup tiga hal, yakni pertama, pemusatan proses pembuatan kebijakan pemerintah. Langkah ini terwujud dalam bentuk Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) maupun Repelita. Kedua, membuat birokrasi lebih tanggap pada pimpinan pusat. Strategi ini menyebabkan banyak perwira ABRI dan teknokrat sipil yang berorientasi pada modernisasi masuk pada badan pemerintah. Ketiga memperluas wewenang pemerintah pusat dan mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah. Pemerintah pusat menempatkan orang-orang yang dapat dikendalikan oleh pusat di berbagai kedudukan pemerintah daerah. ABRI mendapat prosentase paling banyak dalam hal ini. Langkah ini juga didukung oleh jaringan intelejen dan keamanan yang ditempatkan pada birokrasi di propinsi.

  1. 2.      Angkatan Bersenjata yang terpadu

Masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah baru ialah faksionisme dalam tubuh angkatan bersenjata. Militer terpecah dalam kubu loyalis Soekarno, pendukung Soeharto maupun para panglima di daerah yang menikmati otonomi dan membangun basis kekuatan untuk pribadi (Crouch, 1999 : 255-257). Pada tahun 1966 awal 1967 Soeharto mengganti panglima-panglima daerah dengan orang yang pro Soeharto. Konsolidasi ini berbarengan dengan langkah menghambat Jenderal A. H. Nasution yang merupakan jenderal senior Angkatan Darat. Jenderal A. H. Nasution ditempatkan dalam jabatan sipil yang tinggi, namun tidak berpengaruh yakni sebagai ketua MPRS. Pada tahun 1969 Soeharto telah meneguhkan basis kekuasaanya dalam Angkatan bersenjata. Lebih dari itu berkat dwifungsi ABRI bahkan menjadi basis kekuasaan politik Orde Baru dalam DPR.

  1. 3.      Lembaga Perwakilan yang lebih tanggap

Salah satu politik legislatif yang penting ialah mekanisme recall. Pendisiplinan model ini memungkinkan pimpinan pusat partai menarik wakilnya dari DPR apabila tidak emngikuti petunjuk partai. Dengan mekanisme seperti ini pemerintah mengendalikan tingkah laku para anggota legislatifnya. Sistem recalling bermanfaat dalam membatasi keragaman pendapat dalam politik legislatif. Tidak ada perubahan yang berarti sejak saat itu. Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, dan seterusnya hanya mengesahkan politik parlemen saja.

  1. 4.      Politik Kepartaian yang disederhanakan

Menurut elite orde baru, masalah partai-partai politik Indonesia sebagaian besar dari mereka berorientasi pada ideologi, bukan pada program, dan jumlahnya terlalu banyak. MPRS secara formal adalah lembaga politik tertinggi, telah menetapkan pemilu akan diadakan pada tahun 1968. Suharto harus memeperhatikan ketetapan MPRS, bagaimana melakukan pemilu tanpa mengorbankan program ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, pemilu harus memberi mandat pemerintahan kepada kelompok yang paling bertekad untuk melakukan pembangunan.

Kelompok Suharto tampil dengan strateginya, yaitu:

  1. Membentuk suatu pengelompokan politik baru DPR yang terdiri dari para politisi non partai yang terikat dengan program pembangunan pemerintah.

Akhirnya, keharusan untuk segera memiliki kelompok perwakilan dalam DPR dan suatu mesin pemilihan (keduanya dibutuhkan dalam menjalankan strategsi konstitusional), membuat pemimpin orde baru menggunakan Sekber Golkar, dan meletakan orang-orangnya sendiri dalam posisi-posisi kepemimpinan organisasi tersebut. Keputusan untuk memasuki Sekber Golkar dipermudah dengan adanya kesepakatan yang dicapai parta-partai tentang penundaan pemilu sampai 1971.

Proses perubahan yang rumit dalam Sekber Golkar berlangsung antara tahun 1969-1971. Organisasi sudah terkoordinasikan secara baik, memiliki gagasan yang lebih jelas tentang tujuaannya adalah pembangunan, yang paling penting adalah memiliki peminpin yang memiliki tekad dan didudkung oleh aparat birokratis. Hasilnya reorganisasi tersebut adalah kemenangan pemilu 1971 dengan rincian sebagai berikut: Golkar 62,8 % dan 227 dari 351 kursi DPR, NU 18,6 % dengan 58 kursi, Parmusi 9,3 % dengan 24 kursi, PNI 6,9% dengan 20 kursi.

  1. Mendorong penciptaan semacam perwakilan kepentingan korporatis

Tujuan pokok korporatisasi adalah untuk mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok sedemikian rupa untuk mencegah menimbulkan konflik sosial atau mengancam kekuasaan pemerintah. Selain itu juga untuk melengkapi strategi pemerintah dalam mengendalikan birokrasi dan menghilangkan pengaruh partai-partai politik di dalamnya, maka sasaran utamanya adalah korporatisasi selama orde baru adalah perkumpulan yang mewakili pegawai negeri. Dengan dukungan peraturan pemerintah perkumpulan ini mengembangkan monopoli dalam perwakilan kepentingan korps pamong praja yang besar.  Organisasi yang di sebut Korpri (Korps Pegawai RI) merupakan satu-satunya perkumpulan yang direstui pemerintah untuk pegawai negeri yang keanggotaannya bersifat wajib. Sasaran lainnya adalah organsasi buruh, bisnis dan juga menjangkau banyak bidang kehidupan.

  1. Menyerhanakan partai politik melalui pengelompokan.

Strategi terakhir adalah pengendalian kepartaian di Indonesia. Langkah pertama kea rah penyerdanaan partai politik dengan Ketetapan No. 22/ 1966 tentang pengaturan kembali struktur politik. Pada tanggal 27 Februari 1970, Suharto bertemu dengan para pemimpin partai untuk membicarakan rencana pemerintah mengurangi jumlah partai dengan pengelompokannya menjadi dua kelompok. Pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan dua kelompok koalisi dalam DPR pada bulan Maret 1970 yaitu:

  1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari: PNI, IPKI, Murba, Partindo dan Partai Katolik.
  2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari: NU, Parmusi, PSII dan Perti.

Langkah terakhir dilakukan setelah Pemilu 1971, setelah mendapat pukulan berat akibat hasil pemilu dan tekanan bertubi-tubi dari pemerintah, kesembilan partai itu setuju untuk berfusi menjadi dua partai. Pada tanggal 5 Januari 1973, Kelompok Persatuan Pembangunan yang beraspirasi Islam manjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan tanggal 10 Januari 1973, Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak saat itu Indonesi memiliki sistem tiga partai: Golkar, PPP dan PDI  dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.

  1. 5.      Kantor kepresidenan sebagai Inti

Inti dari proses pembinaan lembaga-lembaga politik dan pemerintah selama orde baru adalah memperkuat Kantor Kepresidenan. Soeharto memerlukan suatu kelompok kecil dan terpadu yang dapat diandalkannya untuk membuat kebijaksanaan pemerintah dan menjamim penerapan kebijakan secara efektif. Proses pembentukan mekanisme yang memungkinkan kepala eksekutif untuk mengendalikan. Soeharto melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Memanfaatkan wewenang khusus yang diperolehnya dari Presiden sebelumnya.
  2. Membina sumber-sumber keuangan sendiri tujuan-tujuan patronase.

Pembinaan Kantor Kepresidenan merupakan salah satu langkah  paling penting yang mendorong munculnya kantor eksekutif yang kuat dilakukan pada pertengahan tahun 1966. Soeharto melakukan pemindahan mesin politik kecil dari Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) kekelompok Jenderal Suharto sendiri. Mesin politik tersebut adalah “Panitia Sosial dan Politik” yang dibentuk pada awal Oktober 1966 untuk merencanakan tindakan-tindakan melawan PKI. MBAD diketuai oleh Basuki Rachmat dan Sutjipto sebagai sekretarisnya, keduanya kemudian diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan menteri Pertanian dalam kabinet Ampera yang dibentuk pada akhir bulan Juki 1966. Akhirnya panitia MBAD dibubarkan yang kemudian Suharto membentuk Spri (Staf Pribadi), tugasnya sama dengan MBAD, sebenarnya Suharto telah melepaskan fungsi-fungsi itu dari lingkungan wewenang Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dan menaruhnya dibawah wewenangnya sendiri.

Spri (Staf Pribadi), beranggotakan enam orang perwira angkatan darat dari kelompok Suharto sendiri dan dua team penasehat sipil untuk urusan politik dan ekonomi. Dalam perkembangannya Spri (Staf Pribadi) mengangkat lagi enam orang perwira, dibebani tugas di berbagai bidang seperti keuangan, politik, intelejen, urusan pemilihan umum dan lain-lain.

Pembinaan sumber-sumber dana

Secara umum ada dua yang dilakukan Suharto untuk mengendalikan sumber dana yaitu:

  1. Pemungutan “sumbangan”
  2. Pengendalian atas pengeluaran pemerintah untuk program khusus

Penyumbang dana yang terbesar adalah Pertamina, untuk waktu yang lama perusahaan tersebut begitu otonom. Sumber dana yang lain adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Badan yang dididominasi oleh militer ini dibentuk pada tahun 1966 dengan nama yang berbeda dan semula ditugaskan untuk membeli beras bagi pegawai negeri yang sebagian gajinya berupa barang. Sesuai dengan Kepres No. 11/ 1969 Bulog dijadikan alat untuk stabilitasi harga pangan. Sejak itu Bulog mengelola berbagai bisnis yang menguntungkan seperti distribusi beras, gula, tepung-terigu, dll. Dana sumbangan juga didapatkan dari dana yang dipungut dari sumbangan swasta melalui sumbangan wajib yang dikelola oleh Kantor Kepresidenan. Sumber dana yang secara politis lebih penting, didapatkan dari pengusaha yang diberi hak monopoli. Melalui peraturan khusus oleh para pembantu presiden, pemerintah member hak-hak monopoli kepada sekelompok wiraswastawan terpilih. Kantor kepresidenan memanfaatkan dana-dana itu terutama untuk program-program yang dirancang untuk membina konstituensi atau pendukung di kalangan kekuatan-kekuatan politk non pemerintah, salah satunya adalah Bapenas.

Kantor Kepresidenan juga melakukan pengendalian dalam pembiayaan pemerintah. Pengendalian itu berbentuk:

  1. Bagian Anggaran XVI

Terdiri dari berbagai sumber anggaran non departemen, yang alokasinya dikendalikan oleh Presiden.

  1. Program Inpres

Program ini bertujuan untuk mengurangi masalah pengangguran serta untuk membangkitkan dukungan rakyat, pemerintah secara sungguh-sungguh mengembangkannya sebagai sarana utama untuk menyalurkan dana-dana pembangunan ke daerah-daerah. Presiden Suharto telah menciptakan suatu kantor yang dikendalikan sendiri. Presiden membangun patronase yang memperkukuh posisi vis-avis birokrasi maupun penentang di luar birokrasi.

 

Bersamaan dengan restrukturisasi politik, menurut Affan Gaffar pemerintah menciptakan iklim politik yang tidak mengizinkan (Affan, 1990: 18-20).  Iklim politik yang dimaksud adalah upaya depolitisasi yang sistematis. Lebih jauh lagi Affan menggolongkan proses depolitisasi menjadi dua macam, yakni depolitisasi argumen melalui massa mengambang. Depolitisasi argumen adalah toleransi yang rendah terhadap ide atau pendapat yang berbeda dengan pihak penguasa. Kritik yang berasal dari kalangan masyarakat dianggap suatu yang mengganggu kewibawaan pemeritah dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Depolitisasi argumen kentara dalam mekanisme recall terhadap anggota DPR yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Pendisiplinan model ini memungkinkan pimpinan partai menarik wakilnya dari DPR apabila tidak mengikuti peunjuk partai. Pendekatan seperti ini mengurangi keragaman pendapat dalam legislatif.

Depolitisasi juga terwujud melalui penciptaan sistem massa mengambang atau floating mass pada tingkat pedesaan. Artinya pedesaan merupakan area terlarang bagi segala bentuk aktivitas politik. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah terputusnya mata rantai aspirasi rakyat desa dan turunnya bargaining position dari PDI dan PPP. Walaupun demikian, Golongan Karya mampu menjangkau kalangan pedesaan. Pejabat desa maupun kecamatan merupakan kader-kader Golkar yang aktif.

Kedua adalah politisasi birokrasi. Aparatur birokrasi merupakan elemen terbesar dari Golkar. Afisilasi birokrasi dengan Golkar merupakan suatu kekuatan politik. Anggota DPR yang berasal dari Golkar didominasi oleh Pegawai Negeri. Birokrasi berperan besar dalam memformulasikan dan melegitimasi kebijakan pemerintah.

Gejala di atas menunjukkan bahwa pemerintah  Orde Baru “mengebiri peran politik partai politik”. Kedua partai yakni PDI dan PPP tercerabut dari grass rootnya. Hubungan antara elit dengan konstituen terhambat dengan adanya kebijakan floating mass. Sementara afiliasi aparatur desa dengan Golkar menjadi sarana yang efektif bagi Golkar untuk melakukan penetrasi politiknya. Maka dari itu gejala politik yang umum ialah kuningisasi.

Golkar tampil sebagai kekuatan politik yang hegemonik. Semenjak memenangkan pemilu tahun 1971 Golkar memegang agenda politik tunggal di Indonesia (Affan, 1990 : 16). Peranan PDI maupun PPP kurang berperan dalam proses pengambilan kebijakan. Keadaan ini menumbuhkan sistem kompetisi kepartaian yang tidak seimbang.

Karl D Jackson (1970) berpendapat bahwa sistem politik di Indonesia tahun 1970-an merupakan bureucratic polity atau masyarakat politik birokrasi (Yahya, 1990: 32). Dalam sistem ini kekuasaan dan partisipasi politik dalam membuat keputusan berada di tangan birokrat. Birokrasi menjadi kekuatan politik ketika partai politik tidak mampu melakukan perimbangan kekuasaan dan kontrol dan kekuatan massa yang pasif.

Restrukturisasi birokrasi  menciptakan monoloyalis bagi Pegawai Negeri Sipil ( Affan, 2006: 234). Selain itu juga tercipta birokrasi yang paternalistik. Hubungan ini berdasarkan kemauan timbal balik untuk saling memberi dan menerima secara informal antara dua pihak yang masing-masing tidak sama tinggi derajadnya. Istilah ini juga merujuk pada terminologi Bapakisme dalam struktur birokrasi (Yahya, 1990:  25). Oleh karena itu muncul pulalah sindiran Asal Bapak Senang (ABS) atau as long as bos in happy untuk menggambarkan hubungan tersebut( Raillon, 1984: 250, Aspinall, 2005: ). Selain upaya institusionalisasi, Pemerintah Orde Baru juga mengawasi sektor publik seperti pers, aktivis mahasiswa dan kehidupan intelektual (M. Rusli, 1999: 60).

Struktur politik Orde Baru yang kokoh melanggengkan kekuasaan Soeharto. Kebijakan depolitisasi dan tampilnya Golkar sebagai kekuatan politik yang hegemonik mematikan mekanisme kontrol atau check and balance dari DPR. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam kekuasaan lembaga tinggi negara. Kondisi ini memunculkan kediktator presiden Soeharto.

Menurut Mohtar Masoed kebangkitan kediktatoran pada masa Orde Baru merupakan kebutuhan struktural dalam menghadapi tantangan (Mohtar, 1989: 197-198). Tantangan tersebut mencakup warisan struktural Orde Lama yakni kekacauan politik dan krisis ekonomi. Selain itu pemerintah juga menghadapi tantangan dari pendukung Soekarno yang membahayakan kedudukan penguasa baru.

Dalam hubungan antara penciptaan strategi ekonomi “berorientasi ke luar” menyebabkan Indonesia bergantung pada luar negeri. Pergaulan dengan luar negeri mutlak diperlukan untuk memuluskan paket bantuan luar negeri. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional dan pembangunan nasional.

Pemerintah Orde Baru mengubah arah politik luar negeri yang mengalami kebuntuan pada masa orde lama. Pemerintah memperbaiki politik luar negeri yang revolusioner pada era orde lama, menjadi lebih ramah dan aktif di dunia internasional. Hal yang pertama dilakukan adalah memperbaiki dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Hal yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan organisasi di tingkat regional Asia Tenggara. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjadi wadah kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu pendiri Organisasi Regional Asia Tenggara (ASEAN) dari lima negara yang ikut mendirikan di Bangkok pada 1967.

Pemerintah juga merestrukturisasi kehidupan sosial bangsa Indonesia. Restrukturisasi sosial mencakup pembentukan kembali struktur sosial dalam konteks kehidupan berbangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan modal dalam pembangunan. Namun apabila tidak ditangani dengan baik, masalah keberagaman menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu untuk mempercepat integrasi bangsa pemerintah menggalakkan kerukunan dalam bingkai semboyan Bhineka Tunggal Ika. Diantaranya dengan menggalakkan dialog antarumat beragama.

 

  1. C.    PENUTUP

Kebijakan ekonomi yang berorientasi kapitalis memberi konsekuensi terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Untuk menciptakan stabilitas atau tertib politik pemerintah menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Untuk menunjang tujuan pembangunan pemerintah melakukan restrukturisasi politik untuk menciptakan tertib politik ( Mohtar, 1989: 150-183). Restrukturisasi itu meliputi penciptaan birokrasi yang terkendali, angkatan bersenjata yang terpadu, lembaga perwakilan yang lebih tanggap, politik kepartaian yang disederhanakan, dan kantor presiden sebagai inti.

Bersamaan dengan restrukturisasi politik, menurut Affan Gaffar pemerintah menciptakan iklim politik yang tidak mengizinkan (Affan, 1990: 18-20).  Iklim politik yang dimaksud adalah upaya depolitisasi yang sistematis yakni mencakup depolitisasi argumen dan  politisasi birokrasi. Akibat depolitisasi Golkar tampil sebagai kekuatan politik yang hegemonik. Semenjak memenangkan pemilu tahun 1971 Golkar memegang agenda politik tunggal di Indonesia (Affan, 1990 : 16) dan menjebak Indonesia dalam bureucratic polity atau masyarakat politik birokrasi (Yahya, 1990: 32).

Struktur politik Orde Baru yang kokoh melanggengkan kekuasaan Soeharto. Kondisi ini memunculkan kediktator presiden Soeharto. Menurut Mohtar Masoed kebangkitan kediktatoran pada masa Orde Baru merupakan kebutuhan struktural dalam menghadapi tantangan (Mohtar, 1989: 197-198). Tantangan tersebut mencakup warisan struktural Orde Lama yakni kekacauan politik dan krisis ekonomi.

Pemerintah juga merestrukturisasi kehidupan sosial bangsa Indonesia.Oleh karena itu untuk mempercepat integrasi bangsa pemerintah menggalakkan kerukunan dalam bingkai semboyan Bhineka Tunggal Ika. Diantaranya dengan menggalakkan dialog antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syukur. 2012. “Hubungan Masyarakat dan Negara”. Dalam Taufik Abdullah (ed). Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Aspinall, Edward. 2005. Opposing Soeharto: Compromise, Ressistance, and regime Change in Indonesia. Stamford: Stamford University Press

Affan Gaffar. 1990. “Partai politik, Elit, dan Massa dalam Pembangunan Nasional”. Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur. Surakarta: CV. Ramadhani

Affan Gaffar. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Briton, Peter. 1996. Profesionalisme Militer Indonesia: Perspektif Jawa dan Barat. Jakarta: LP3ES

Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Terj. Th. Sumarthana. Jakarta: Sinar Harapan

Kholid Novianto. 2012. “Politik luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru”. Dalam Taufik Abdullah (ed). Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

M. Rusli Karim. 1993. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta: Rajawali Pers

M. Rusli Karim. 1999. Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970an-1980an. Yogyakarta: Tiara Wacana

Mochtar Masoed. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES

Nugroho Notosusanto. 1985. Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969. Jakarta: Balai Pustaka

Raillon, Francois. 1985. Ideologi dan Politik Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Terj. Nasir Tamara. Jakarta: LP3ES

Yahya Muhaimin. 1990. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”. Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur. Surakarta: CV. Ramadhani

ISLAMISASI NUSANTARA DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AWAL (DAYAH, SURAU, DAN PESANTREN)

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam berlangsung sejalan dengan proses Islamisasi. Proses pendidikan berlangsung dalam tahap sederhana melalui institusi informal. Konten yang diberikan berkutat pada pesoalan keagamaan. Pendidikan menjadi elemen penting bukan hanya pengembangan diri melainkan sarana mergenerasi pemikiran para peserta didiknya.

Pendidikan Islam yang dimulai semenjak Islamisasi wilayah Nusantara masih eksis hingga sekarang. Penyelenggaraan pendidikan mengalami perkembangan dengan mengaadaptasi tuntutan modernisasi dan mengalami proses formalisasi. Kementrian Agama bertangguangjawab menyelenggarakan pendidikan Islam melelui institusi pendidikan Islam ( Haidar Putra Daulay, 2007 : 3).

Lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren masih mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Dalam sebuah korespondensi dengan MetroTV beberapa waktu lalu, KH. Solahudin Wahid, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng menyatakan pesantren dalam era modern menjadi alternatif  sebagai lembaga pendidikan dalam mengembangkan karakter ditengah persoalan yang membelit bangsa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama mampu memainkan peran dan menjawab tantangan masyarakat.

Apabila ditelaah secara historis, pendidikan Islam meluas ke segala penjuru Nusantara  pada abad ke- 17. Situasi sosial intelektual pada masa tersebut mampu mempengaruhi corak keagamaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam hingga saat ini. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji institusi pendidikan Islam pada masa awal perkembangannya.

 

PEMBAHASAN

 ISLAMISASI NUSANTARA

Perkembangan Islam di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi membawa implikasi penyebaran agama Islam ke berbagai belahan dunia. Islamisasi mengalami proses yang masif sejak awal kemunculannya. Salah satunya terkait doktrin agama yang menganjurkan setiap individu menyampaikan ajaran agamanya kepada siapapun.

. Islamisasi Asia Tenggara umumnya berlangsung secara damai atau penetration pacifique ( Azyumardi Azra, 2000: 76) melalui saluran perdagangan dan asosiasi dengan budaya lokal. Ini didukung dengan wilayah yang strategis dalam perdagangan global sehingga mendukung polarisasi agama. Pada akhirnya Islam tampil sebagai salah satu agama terbesar di kawasan Asia Tenggara dan merupakan agama mayoritas penduduk Asia Tenggara kepulauan ( baca: Nusantara).

Islamisasi didukung daya tarik keagamaan sehingga Islam meluas di kawasan ini. Daya tarik tersebut bersumber pada pandangan dunia Islam yang berlawanan dengan keyakinan masyarakat Asia Tenggara ( Reid, 2011: 177-189, Ayumardi Azra, 1999 : 62-65). Daya tarik tersebut mencakup sebagai berikut: Pertama, portabilitas (siap pakai). Ritual keagamaan Islam bersifat universal dan dapat dibawa kemana saja. Kedua, asosiasi dengan kekayaan. Umat Islam yang berada di kawasan Asia Tenggara kebanyakan adalah padagang kaya sehingga penduduk lokal terdorong untuk memiliki kekuatan sebagaimana umat islam pada masa itu. Ketiga, Kegemilangan militer. Keempat, Tulisan. Agama Islam termasuk agama kitabiah dengan  sebuah kitab suci sebagai pedoman hidup. Kitab suci memiliki nilai atau bobot kesakralan yang tidak dimiliki penduduk lokal. Kelima, Penghafalan. Ini menjadi sebuah otoritas sakral dalam penyebaran agama karena terkait dengan ritual seperti sholat. Keenam, Penyembuhan penyakit. Islam mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal Asia Tenggara umumnya percaya bahwa kekuatan spiritual dapat menyembuhkan sebuah penyakit. Ketujuh, moralitas universal yang dapat diramalkan. Islam menawarkan keselamatan dari kekuatan jahat. Aspek ini tentu hanya akan diraih dengan menjalankan perintah agama.

Islamisasi ditopang pula dengan struktur yang kuat ( Ahmad Mansur Suryanegara, 2009: 13). Perdagangan dan penguasaan pasar dibarengi dengan pendirian masjid dan pendidikan.  Kedua institusi tersebut menjadi penopang dakwah yang lebih masif. Kekuatan Islam juga ditopang kekuasaan politik Islam (Kesultanan) seperti Perlak, Samudera Pasai, Aceh di Sumatera, Demak dan Banten di Jawa, serta penegakan hukum Islam yang mampu melindungi kepentingan umat Islam.

Ulama memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ajaran keagamaan. Selain itu, ulama juga mendapat kedudukan  seperti Kadi, Syaikhul Islam dan Penghulu dalam struktur politik Kesultanan ( Jajat Burhanudin, 2012: 37-42).

 PENGARUH ISLAMISASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM AWAL DI NUSANTARA

Pendidikan Islam berlangsung bersamaan dengan proses Islamisasi wilayah Nusantara. Pendidikan terlihat dari kemunculan masjid dan pengembangan institusi pendidikan di berbagai wilayah. Lembaga pendidikan ini di Aceh disebut sebagai Dayah, di Sumatra Barat disebut sebagai Surau, sementara di Jawa disebut sebagai Pesantren. Ketiga institusi ini menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pengetahuan Islam dan terdapat adopsi budaya lokal didalamnya.

Perkembangan pesat institusi pendidikan Islam menemukan momentum pada abad ke-17. Laju perkembangan ini terkait dengan pembaruan intelektual dan situasi politik kerajaan besar yang sedang berubah. Pembaruan intelektual merupakan transmisi gagasan keagamaan yang melibatkan jaringan intelektual ulama. Gejala yang muncul dalam pembaruan intelektual adalah neosufisme yakni perpaduan ajaran tasawuf yang dirumuskan kembali dengan penguatan syariat (Azyumardi Azra, 2000:124 ; Jajat Burhanudin, 2012: 95). Ulama besar seperti Abdur Rauf as Singkili, dan Yusuf al Maqassari menghubungkan corak keilmuan yang berkembang di Harmayn ke wilayah Nusantara. Manifestasi pembaruan intelektual adalah munculnya gerakan keagamaan keagamaan ( tarekat) seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyah di wilayah Nusantara. Tarekat-tarekat tersebut memiliki basis di  surau, dayah, dan pesantren.

Perkembangan lembaga pendidikan Islam dipengaruhi pula kebijakan politik Kesultanan.  Sultan Iskandar Muda dari Aceh misalnya membangun struktur politik feodal dengan menyelenggarakan jabatan uleebalang guna memperkuat hegemoni politiknya atas daerah taklukan. Kebijakan ini berarti memisahkan hierarki kekuasaan agama dan politik, yang masing-masing dipegang oleh ulama dan uleebalang ( Jajat Burhanudin, 2012: 76). Dalam kasus kerajaan Mataram hubungan ulama dan penguasa mengalami konflik. Kebijakan politik Amangkurat 1 memerangi ulama yang dianggap melakukan pemberontakan. Hubungan ini membawa implikasi yang lebih luas secara politik yakni pemisahan diri ulama dari kancah politik dan menjauhkan hubungan pesantren dengan aristokrat.

Perubahan politik ditandai pula dengan runtuhnya keraajaan maritim pesisir yang berimplikasi pada perubahan orientasi keagamaan. Ulama kehilangan pengaruhnya secara politik dan terjadi perubahan peran ulama dari pejabat menjadi guru agama di institusi seperti dayah, surau, dan pesantren. Ini juga menandai babakan baru Islam tradisonal yang berbasis di pedalaman.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA

Pembaruan intelektual yang terbentuk melakui jaringan ulama memunculkan semangat keagamaan baru.  Gerakan keagamaan yang bersifat spiritual seperti tarekat banyak bermunculan. Tarekat-tarekat yang merupakan aliran sufi seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyah membentuk basis umat di  surau, dayah, dan pesantren.

Aliran Sufi mampu melakukan Islamisasi hingga mencapai wilayah periferal atau pedalaman. Sufi mudah diterima oleh masyarakat lokal karena pada hakikatnya aliran tersebut toleran dengan budaya lokal. Islam sebagai realitas sosial mampu mengakomodasi budaya yang termanifestasi dalam kehidupan masyarakat (Azyumardi Azra, 1999: 12). Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama local genius masih kentara. Hal ini dapat diamati juga dalam lembaga pendidikan Islam di Nusantara.

 1.      Surau

Surau merupakan sebuah institusi pendidikan Islam di Sumatera Barat. Walaupun demikian, Surau telah menjadi bagian dari sistem adat dan budaya masyarakat Minangkabau sebelum Islam masuk ke wilayah ini. Sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau mengatur bahwa laki-laki hanya bisa bertamu ke rumah isterintya saja. Surau merupakan tempat kediaman para pemuda yang telah akil balig dan menjadi tempat untuk menimba ilmu ( Dobbin, 2008: 191). Oleh karena itu surau menjadi saluran yang strategis sebagai sarana Islamisasi.

 Surau menjadi pusat tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyah. Tarekat menjadi ikatan solidaritas sosial baru di tengah segmentasi masyarakat adat Minangkabau. Dalam suatu tarekat ketaatan seorang guru kepada murid sifatnya mutlak. Guru menjadi sentral ilmu bagi para muridnya untuk mempelajari al Qur’an maupun kitab-kitab klasik lainnya.

 2.      Dayah

Dayah berasal dari kosakata Arab zawiyah yang berarti bangunan yang berkaitan dengan masjid. Dalam dialek Aceh pengucapan kata zawiyah menjadi dayah yang secara fungsional merujuk pada tempat pendidikan (Haidar Putra Daulay, 2007:25). Materi yang diajarkan merupakan Alqur’an dan  kitab klasik mengenai fiqih, tauhid, tasawuf, dan sebagainya.

 3.      Pesantren

Pesantren secara ketatabahasaan berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an, yang berarti tempat tinggal para santri. Dalam sebuah pesantren terdapat lima elemen penting antara lain: pondok, masjid, kyai, santri, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (Zamakhsyari Dhofier, 1983: 44-60). Pertama, pondok. Kata pesantren sering disejajarkan dengan istilah pondok yang berarti tempat untuk tinggal dan belajar. Keduanya bahkan  diucapkan sebagai suatu kesatuan. Pemondokan merupakan suatu yang penting karena pada umumnya santri berasal dari berbagai daerah yang jauh. Kondisi pesantren juga berada di perkampungan yang jarang terdapat perumahan yang dapat menampung santri.

Kedua, Masjid. Masjid secara istilah merupakan tempat sujud dan peribadatan umat Islam. Dalam dimensi lain masjid juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan maupun kegiatan sosial.

Ketiga, Kyai. Istilah ini merujuk pada gelar yang disematkan oleh masyarakat kepada orang yang ahli dalam bidang agama yang memimpin pesantren. Kyai merupakan golongan elit dalam struktur masyarakat. Sosok kyai bahkan dianggap ma’shum atau tanpa salah ( Ahmad Syafii Maarif, 2006: 58). Keempat, Santri yakni siswa yang belajar di pesantren. Hubungan santri dan kyai ditandai dengan kepatuhan mutlak kepada sang kyai.

Kelima, pengajaran kitab-kitab Islam Klaik terutama yang bermazhab Syafii. Selain Al Qur’an terdapat delapan kitab yang diajarkan antara lain nahwu, saraf, fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, dan cabang lain seperti tarikh dan balagh. Kitab klasik tersebut diistilahkan dengan kitab kuning yang wajib dipelajari seorang santri.  Tujuan pembelelajaran pesantren ialah mencetak para ulama. Sistem pembelajaran di pesantren dapat digolongkan menjadi dua yakni metode sorogan yaitu sistem pengajaran yang sifatnya individual bagi siswa yang mampu membaca Al Qur’an dan metode bandongan atau weton yaitu sistem pembelajaran secara massal dengan mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas buku Islam dalam bahassa Arab.

 

PENUTUP

 

Islamisasi Asia Tenggara umumnya berlangsung secara damai atau penetration pacifique ( Azyumardi Azra, 2000: 76) melalui saluran perdagangan dan asosiasi dengan budaya lokal. Islamisasi didukung daya tarik keagamaan sehingga Islam meluas di kawasan ini. . Daya tarik tersebut bersumber pada pandangan dunia Islam yang berlawanan dengan keyakinan masyarakat Asia Tenggara ( Reid, 2011: 177-189, Ayumardi Azra, 1999 : 62-65).

Pendidikan Islam berlangsung bersamaan dengan proses Islamisasi wilayah Nusantara dan teraktualisasi dalam lembaga pendidikan seperti  Dayah di aceh, Surau di Sumatra Barat, dan Pesantren di Jawa. Perkembangan pesat institusi pendidikan Islam menemukan momentum pada abad ke-17. Laju perkembangan ini terkait dengan pembaruan intelektual dan situasi politik kerajaan besar yang sedang berubah. Perkembangan tersebut ditandai dengan perubahan peran ulama dan perubahan orientasi keagamaan.

Pembaruan intelektual yang terbentuk melakui jaringan ulama memunculkan semangat keagamaan baru.  Tarekat-tarekat yang merupakan aliran sufi seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyah membentuk basis umat di  surau, dayah, dan pesantren. Aliran Sufi mampu melakukan Islamisasi hingga mencapai wilayah periferal atau pedalaman. Sufi mudah diterima oleh masyarakat lokal karena pada hakikatnya aliran tersebut toleran dengan budaya lokal. Islam sebagai realitas sosial mampu mengakomodasi budaya yang termanifestasi dalam kehidupan masyarakat (Azyumardi Azra, 1999: 12)

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mansur Suryanegara. 2009. Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Santri dalam Menegakkan NKRI. Bandung: Salam Madani

Ahmad Syafii Maarif. 2006.  Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES

Azyumardi Azra. 2000. Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan. Bandung : Rosda

Azyumardi Azra. 1999. Konteks Berteologi di Indonesia. Jakarta: Paramadina

Azyumardi Azra. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Nusantara. Jakarta: Kencana

Dobbin, Christine. 2008. Gejolak Ejonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerajan Paderi Minangkabau 1784-1847. Depok: Komunitas Bambu

Haidar Putra Daulay. 2007. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

Jajat Burhanudin. 2012. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia. Bandung: Mizan

Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1460-1680 Jilid II : Jaringan Perdagangan Global. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zamaksyari Dhofier. 1983. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES

MENATA PARPOL MENUJU PEMILU 2014

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Secara umum ada empat fungsi partai politik, antara lain:

  1. Sebagai sarana komunikasi politik

Dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat

  1. Sebagai sarana sosialisasi politik

Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik.

  1. Sebagai sarana sekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

  1. Sebagai sarana pengatur kKonflik (Conflict Management)

Sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict management) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of interests) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai.

Saat ini banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite untuk mendapat kekuasaan. Para elit mengumbar janji untuk mendapat simpati rakyat, nsmun setelah terpilih realisasi janji tidak terealisasi.

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik didasarkan pada tingkat elektabilitas kinerja anggota DPR maupun kasus-kasus pidana yang mendera anggota DPR dan kinerja pemerintah eksekutif yang kurang maksimal. Kinerja ranah kekuasaan ini mencerminkan kinerja partai politik. Pemerintah didukung oleh Partai pemenang pemilu 2009 yakni Partai Demokrat dengan koalisi Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Secara tidak langsung, kinerja pemerintahan yang kurang maksimal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai ini.

Ada beberapa kasus yang membuat publik Indonesia menjadi skeptis. Di penghujung tahun 2010 muncul kasus bail out Bank Century yang merugikan negara sebanyak 6,7 triliun. Sebuah kasus yang menyita perhatian bangsa Indonesia karena terjadi drama di DPR, yakni penelusuran kebijakan bail out oleh panitia khusus yang dibentuk oleh DPR. Isu ini semakin memanas karena orang nomor dua di Republik Indonesia yakni Wapres Boediono ikut diinterogasi karena kedudukannya sebagai Gubernur Bank Indonesia waktu kebijakan bail out tersebut dikeluarkan tahun 2008. Selain itu, mantan Kepala Bappenas yang telah menjadi Menteri Keuangan juga ikut diseret dalam drama itu. Kegaduhan ternyata terjadi di luar gedung DPR pula. Mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan menuntut penuntasan kasus Bank Century.

Isu menarik lainnya adalah adanya wacana impeachment atau pemakzulan terhadap wakil presiden Boediono dan pemecatan Menkeu Sri Mulyani . Isu tersebut santer terdengar  di media massa ,maupun di gedung DPR. Dampaknya adalah perpecahan di dalam pansus maupun DPR antara partai pendukung pemerintah dengan oposisi. Walaupun demikian DPR telah menyusun rekomendasi kepada Kepolisian untuk penuntasan kasus yang terindikasi ada dugaan korupsi.

Tingkat elektabilitas pemerintahan saat itu menurun cukup drastis. Padahal belum genap pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II mencapai seratus hari. Masyarakat juga kecewa terhadap kinerja DPR yang dianggap “membela dan terkesan menutup-nutupi” kasus bail out Bank Century.

Kasus terbaru yang muncul adalah perilaku korupsi para anggota DPR. Sebut saja kasus travel check untuk memuluskan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur senior Bank Indonesia maupun kasus Wisma atlet Sea Games yang melibatkan Partai Demokrat dan menyeret pula Badan Anggaran DPR.

Persoalan yang telah terjadi menjadi tantangan bagi partai politik terutama persiapan dalam menjelang pemilu 2014. Paling tidak partai politik harus membuat suatu gebrakan yang revolusioner untuk mendapatkan simpati rakyat. Saat ini rakyat cukup cerdas dan melek politik.

Persoalan yang muncul begitu kompleks. Saat ini bukan lagi masalah maupun ideologi politik yang harus diusung, melainkan program yang akan ditawarkan dan tentunya profesionalisme partai politik dalam parlemen maupun pemerintahan. Dibutuhkan pula sosok atau figur yang dianggap berpengaruh, namun ini bukanlah unsur dominan.

Partai politik dapat menunjukkan akuntabilitas dan menjadikan partainya “bersih”. Momentum ini agaknya tepat di kala masyarakat Indonesia gencar melawan korupsi. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan komitmen bersama untuk memberantas korupsi dan bersifat kooperatif terhadap penegakan hukum. Partai hendaknya tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Lebih jauh lagi, akuntabilitas terhadap dana kampanye partai juga diperlukan. Ini akan menjadi pencitraan bagi partai politik dan modal untuk mengambil hati para konstituennya.

Persiapan yang dilakukan oleh masing-masing partai politik beraneka ragam. Partai politik yang telah menduduki DPR dapat langsung mengikuti pemilu 2014 tanpa melakukan verivikasi administrasi partai politik. Lain hanya dengan partai-partai gurem maupun partai politik yang baru seperti Nasional Demokrat dan Partai Sri yang harus melewati seleksi administratif. Walaupun demikian masing-masing partai memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suara.

Saat ini bangsa Indonesia merindukan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan atas stagnansi yang diakibatkan struktur kekuasaan. Ini bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah peluang bagi partai politik untuk berlomba-lomba dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Partai politik dapat menunjukkan gagasan-gagasan untuk membangun Indonesia dan menunjukkan  cara berpolitik yang sesuai etika dan norma politik.

Etika dan norma politik sangat penting untuk pendidikan politik masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan upaya penyadaran akan pentingnya sebuah proses politik. Apalagi ditengah tingginya apatisme dan peluang anarkisme yang tinggi. Masyarakat akan terbiasa dengan sikap profesional dan ikut aktif dalam proses politik yang terjadi. Segala bentuk anarkisme yang terjadi selama masa pemilu maupun tingkat pemilih yang abstain dapat ditekan.

Peningkatan hubungan solidaritas dan rasa kesetiakawanan yang didasarkan pada kepentingan politik harus digalakkan. Disamping itu pola untuk menarik simpati masyarakat yang dilakukan oleh elit politik, cenderung telah menjadikan masyarakat sebagai objek dari pada sebagai subjek. Implikasinya dalam kehidupan politik, yang tumbuh dan berkembang adalah partisipasi politik yang dimobilisikan bukan partisipasi politik yang otonom, yang tumbuh atas kesadaran yang rasional.

 

Simpulan

Dalam menghadapi pemilu 2014, saat ini partai politik dituntut untuk membuat sebuah gebrakan yang revolusioner dan menata partai politiknya. Upaya tersebut ditunjukkan dengan kinerja profesional anggota partai dalam parlemen maupun pemerintah dan menunjukkan akuntabilitasnya. Partai politik dapat menunjukkan gagasan-gagasan untuk membangun Indonesia dan menunjukkan  cara berpolitik yang sesuai etika dan norma politik.

 

Daftar rujukan:

Jimly Asshiddiqie. Dinamika Partai Politik dan Demokrasi

Nobertus Jegalus. Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Politiknya pada Pilpres 8 Juli 2009

http://robbieochu.blogspot.com/2011/01/makalah-tentang-partai-politik.html

diunduh tanggal 29 November 2011

http://ijrsh.files.wordpress.com/2008/07/berpolitik-yang-profesional1.pdf

diunduh tanggal 29 November 2011

KETIDAKSTABILAN POLITIK AFRIKA: POLITIK KEKERASAN DAN KEKERASAN POLITIK

Afrika telah dikenal dengan adanya stigma benua yang penuh ketidakstabilan. Negara-negara di Afrika mengalami kemelut yang tiada akhir dalam politik, pemerintahan, dan perekonomiannya. Afrika mengalami masa transisi pasca kemerdekaan. Sistem politik pemerintahan barat yang bercorak demokrasi mulai diterapkan.

Pengaruh kolonialisme masih terasa walaupun negara telah merdeka atau dengan kata lain Afrika mengalami masa dekolonisasi. Ini disebabkan adanya ketergantungan terhadap Negara induk yang telah menjajah. Negara yang telah merdeka melakukan kompromi dan deal politik dengan negara induk yang notabene memiliki kepentingan atas Afrika.

Ketidakstabilan politik terjadi tatkala implementasi demokrasi tidak sejalan dengan wacana tujuan negara. Struktur politik dibangun atas konflik kepentingan. Ini merupakan warisan budaya politik kolonial yang memutus simpul-simpul persaudaraan masyarakat Afrika. Akibatnya Afrika terkotak-kotak atas bebarapa wilayah-wilayah dan kepentingan.

Konflik kepentingan inilah yang menyebabkan instabilitas politik Afrika. Penguasa akan berupaya meredamkan segala bentuk gangguan dan potensi ancaman maupun konflik. Dalih “demi stabilitas” menjadikan seorang penguasa untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan represif.

Negara yang baru merdeka akan memprioritaskan pembangunan. Pembangunan menjadi dasar tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Pembangunan tentu akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Realitas sosial yang terjadi adalah pemerintah dihadapkan pada pluralisme masyarakat.

Pluralisme dapat menjadi ancaman sebuah pembangunan karena di dalamnya terdapat potensi konflik yang besar, terutama apabila melihat identitas kebangsaan negara-negara di Afrika. Sudah tentu ini menjadi sebuah ancaman, terutama bagi negara yang beru saja lahir yang belum bias mandiri mengurus rumah tangganya.

Dibutuhkan sebuah formula untuk menegakkan stabilitas nasional. Negara-negara Afrika memberlakukan sistem partai tunggal untuk menjamin stabilitas nasional. Dengan partai tunggal semua elemen bangsa dapat dipersatukan energinya untuk pembangunan nasional. Pemerintah dan DPR bersatu padu untuk menjalankan amanah menyelesaikan pembangunan.

Sistem kepartaian tunggal ternyata menimbulkan masalah baru. DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi check and balance mengalami disfungsi. Legislatif pada dasarnya merupakan alat untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan eksekutif karena eksekutif dan legislatif berasal dari kendaraan yang sama, yakni sistem kepartaian tunggal. Kekuasaan yang seharusnya menerapkan konsep demokrasi cenderung menjelma menjadi kekuasaan yang otoriter.

Pemerintahan yang otoriter inilah yang menaburkan kekerasan politik dan politik kekerasan. Kekerasan tercermin dalam peng-enyahan rival politik yang dianggap memiliki potensi ancaman. Kekerasan inilah yang menjadi benih-benih perpecahan negara yang memang mengalami krisis identitas dan sedang mencari jati diri.

Semakin absolut kekuasaan pemimpin, semakin absolut pula potensi korupsi yang dilakukan. Ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pembangunan pada mulanya. Ungkapan tersebut agaknya relevan dengan realita yang terjadi di Afrika. Kekuasaan dijadikan alat untuk memperkaya diri. Potensi sumber daya alam yang tersedia tidak mampu digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Akibatnya rakyat tebelenggu dalam kemiskinan. Kondisi ini menambah ketidakpuasan publik

Tidak mengherankan apabila terjadi suatu social movement dari kalangan grasroot maupun elit. Pemerintah yang otoriter hanya dapat ditaklukkan dengan kudeta. Untuk sementara waktu rakyat dapat dipersatukan karena memiliki musuh yang sama.

Dengan adanya social movement dalam rangka kudeta menimbulkan gesekan antara otoritas kekuasaan dengan rakyat. Yang terjadi adalah upaya represif dan kekerasan oleh otoritas keamanan yang loyal. Dalam suasana yang demikian intervensi asing mudah masuk, terutama infiltrasi paham sosialisme.

Manakala keadaan menjadi genting dan kekuasaan telah tumbang, militer yang merupakan organisasi yang memilki struktur yang terorganisir mengambil alih kekuasaan. Ternyata tradisi maupun praktek pemerintahan berubah menjadi junta militer dan merupakan manifestasi pemerintahan sebelumnya. Kondisi yang demiseperti ini menyebabkan konflik kepentingan antara sipil dan militer. Rakyat sipil merasa tidak puas karena hak sipil dan hak politik tidak terakomodasi. Hal ini pula yang menjadi pembelenggu kekerasan politik dan kemelut di Afrika.

Rakyat memang pihak yang dikorbankan dalam kemelut kekerasan politik ini. Rakyat yang telah menderita kemiskinan harus menghadapi situasi negara yang kurang stabil. Akibatnya terjadi eksodus besar-besaran warga negara. Bagi mereka yang memiliki cukup kekayaan jarta maupun kecakapan intelektual dapat mencari suaka ke luar negeri, namun bagi rakyat miskin mereka harus menetap di kamp-kamp pengungsian.

 

Analisis

Ketidakstabilan politik di Afrika merupakan sebuah masa transisi pasca kemerdekaan dan masa dekolonisasi Negara-negara di Afrika. Ketidakstabilan politik tercermin dalam konflik kepentingan antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak luar, yakni negara induk. Konflik menjadi hal yang tak terelakkan karena simpul persaudaraan yaitu semangat kesukuan telah terhapus oleh sistem kolonial. Hal ini berlanjut sampai dengan kemerdekaan suatu negara.

Negara yang merdeka tidak terbentuk atas kesatuan bangsa dan adanya tekad pesatuan yang kokoh tetapi merupakan kesatuan wilayah yang telah tecabik-cabik warisan colonial. Ini menjadikan Afrika mengalami krisis pencarian jati diri bangsa dalam konteks bernegara. Atas dasar itulah gesekan-gesekan horizontal mudah terjadi.

Pluralisme dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan pembangunan negara yang baru merdeka dan menurut Dhurorudin Mashad adalah oposisi yang loyal. Dengan adanya pluralisme segala macam kritik maupun bentuk pertentangan bias saja merupakan hal yang wajar.

Oposisi bukanlah pihak yang melulu bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah atau yang disebut dengan oposisi yang loyal, melainkan sebagai sarana check and balance, dan pada prinsipnya ini merupakan upaya take and give untuk perbaikan bangsa. Kelangsungan oposisi terganjal dengan masa kepemimpinan pemerintah yang terbatas dibandingkan dengan rencana pembangunan yang ditargetkan akan keberhasilannya. Yang terjadi adalah peng-enyahan segala rival politik yang muncul.

Kepartaian tunggal merupakan penistaan terhadap konsep demokrasi, karena negara berpijak pada otoritarianisme. Pemimpin dapat menjalankan pemerintahan yang absolut. Hal ini tebukti dari realita yang terjadi, yakni praktek korupsi dan kekerasan politik maupun politik kekerasan.

Kondisi tersebut mendorong adanya social movement dalam bentuk kudeta. Inilah yang lagi-lagi menjadikan negara tidak stabil. Jalan ini ditempuh karena hanya satu-satunya cara melenyapkan otoritarianisme. Social movement mencapai keberhasilan dengan dukungan kaum militer. Militer sangat esensial karena merupakan organisasi memilki struktur yang terorganisir.

Setelah kudeta berhasil, kekuasaan berada di tangan militer. Pada saat inilah timbul tarik ulur kekuasaan antara sipil dan militer. Militer yang merasa berjasa dalam kudeta mendapat simpati rakyat.

 Pada kenyataanya praktek otoritarianisme masih berlangsung dan timbul sentiment negative terhadap militer. Selain itu, hak sipil dan politik tidak terakomodasi. Rakyat merasa tidak puas dan mengalami puncak kemarahan.

Puncak kemarahan rakyat terjadi dengan adanya social movement. Hal yang diulang kembali untuk melengserkan rezim militer. Sekali lagi  Afrika didera kekerasan politik dan politik kekerasan yang menyebabkan ketidakstabilan. Rakyat yang telah miskin harus menerima pil pahit dengan melakukan eksodus besar-besaran

 

Daftar rujukan:

Durorudin Mashad. Antara Demokrasi dan Otoritarianisme: dilemma Penerapan Konsep Civil Society di Bangladesh

Kirdi Dipoyudo. 1977. Afrika Dalam Pergolakan. Jakarta: CSIS

Calvert, Peter. 1995. Proses Suksesi Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana

OBSERVASI TRADISI SURA DI DESA SARWOGADUNG, KEC. MIRIT, KAB. KEBUMEN

A.  PENGERTIAN TRADISI SURAN

Tradisi Suran merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan pada bulan Muharam( Jawa: Sura) bertepatan dengan tahun baru pada penanggalan Hijriyah. Suran telah menjadi bagian dari budaya masrarakat Desa Sarwogadung. Tradisi tersebut merupakan rangkaian ritual-ritual keagamaan.

Tradisi Suran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sarwogadung  erat kaitannya dengan sejarah Desa Sarwogadung. Masyarakat meyakini bahwa pendiri Desa Sarwogadung adalah Nyi Sekar Gadung yang sosoknya digambarkan dengan seorang tua renta yang mengenakan kebaya berwarna hijau pupus( hijau muda) dan berjarit cokelat. Kurun waktu hidupnya Nyi Sekar Gadung tidak diketahui sehingga awal mula tradisi Suran juga belum diketahui. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat catatan sejarah yang memuat keterangan tersebut. Adapun informasi didapatkan dari keterangan lisan yang telah berkembang secara turun-temurun yang belum dapat diyakini kebenarannya.

Ketiadaan sumber sejarah primer yang dapat mengungkap sejarah Desa Sarwogadung dan awal mula tradisi Suran menyebabkan suatu mitos yang berkembang pada masyarakat. Misalnya adalah mitos bahwa apabila tidak diselenggarakan Suran maka desa akan ditimpa dengan bencana berupa gagal panen dan wabah penyakit.

B.     TUJUAN TRADISI SURAN

Pelaksanaan tradisi yang  rutin setiap tahun bertujuan untuk melestarikan budaya yang telah berkembang. Selain itu, tradisi tersebut merupakan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wata’ala serta menjalin silaturahim dan tatap muka sesama warga Desa Sarwogadung. Secara khusus tradisi tersebut dimaksudkan untuk mendoakan arwah Nyi Sekar Gadung yang diyakini sebagai orang yang merintis Desa Sarwogadung.

C.    PELAKSANAAN TRADISI SURAN

Tradisi Suran dilaksanakan pada bulan Muharam pada penanggalan Hijriyah dan dilaksanakan pada Jum’at Kliwon atau Selasa Kliwon di makam Nyi Sekar Gadung di Dukuh Juru Tengah, Desa Sarwogadung, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.. Pelaksanaan tradisi tersebut dimulai pukul 07.00 WIB dengan pembacaan Yasin dan Tahlil bersama untuk mendoakan arwah Nyi Sekar Gadung serta diteruskan dengan penyembelihan hewan kurban berupa seekor kambing oleh pemuka adat dan kemudian dimasak.

          Pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIB, warga Desa Sarogadung berkumpul di sekitar makam untuk antre mengambil kambing yang telah dimasak. Momentum ini digunaan sebagai salah satu sarana untuk bertatap muka dan silaturahim.

  1. D.    TANTANGAN TRADISI SURAN

Penyelenggaraan tradisi Suran saat ini banyak mendapat tantangan. Banyak warga yang menganggap bahwa tradisi Suran mengarah pada bentuk kesyirikan. Hal ini disebabkan oleh banyanya warga yang mempercayai adanya mitos-mitos yang berkembang.

Apabila ditelaah lagi, tradisi Suran berembang melalui kebudayaan Islam. Hal ini yang melatarbelaangi ritual-ritual keagamaan Islam pada tradisi tersebut. Walaupun demikian masih terdapat sisa kebudayaan kuno yang tetap dipertahankan, yakni mengkeramatkan tempet-tempat tertentu, dalam hal ini adalah maam Nyi Sekar Gadung. Hal ini pula yang menjadi pertentangan ada kalangan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Hersapandi. 2005. Suran Antara Tradisi dan Ekspresi Seni. Yogyakarta: Pustaka Warna

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta

http://www.kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=277

Diakses pada tanggal 22 Maret 2011

http://www.jogjatrip.com/id/1493/tradisi-suran-gunung-tirto

Diakses pada tanggal 22 Maret 2011

 

ANALISIS PEMERINTAHAN POL POT DI KAMBOJA DITIJAU DARI IMPLEMENTASI DEMOKRASI

Pol Pot merupakan pemimpin Negara Kamboja yang berkuasa pada tahun 1975-1979. Pol Pot menjadi penguasa. setelah melaksanakan perang gerilya dengan rezim kekuasaan sebelumnya. Pasukan yang digunakan dikenal dengan Khmer Merah, yakni cabang militer dari Komunis Kamboja.

Pada masa pemerintahannya, Pol Pot menghukum mati seluruh rakyat Kamboja yang pernah bergabung dengan rezim Lon Nol, yakni penguasa sebelumnya. Rakyat keturunan Cina, Vietnam, para pedagang pun turut menjadi korban kekejaman. Oleh karena itu terjadi arus pengungsian menuju Thailand.

Pemerintah Pol Pot juga menyatakan bahwa tahun kedatangannya sebagai tahun nol. Rezim ini melakukan penghapusan hokum dan mata uang, penghentian pelayanan pos, pemutusan hubungan internasional, perekonomian hanya disokong dari aspek agraria. Akibatnya ekonomi Negara merosot tajam diikuti dengan kemiskinan dan kelaparan, serta berdampak pada semua sendi kehidupan.

Berdasar hal di atas, penulis menganalisis bahwa pemerintahan Pol Pot bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Pemerintahan komunis lebih mendekatkan diri pada bentuk otoriterisme kekuasaan dan pemerintahan merupakan alat untuk menindas rakyat. Beberapa hal menjadi indikator.

Pertama, hak-hak warga negara dalam menyatakan pendapat maupun perbedaan yang tidak dipenuhi. Segala bentuk yang berlawanan dengan pemerintah akan ditindas. Pembunuhan masal yang dilakukan oleh rezim pemerintahan merupakan pelanggaran HAM berat. Kedua, sistem hukum yang dihapuskan mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku hanyalah kebikan dari penguasa dan moncong senjata. Dengan demikian tidak akan ada lagi kontrol sebagai check and balance. Ketiga, keterbukaan birokrasi pemerintah dan peran serta warga Negara dalam pemerintahan tidak dilaksanakan. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi jelas tidak terakomodasi.

 

Daftar Rujukan

Ahmad Suhelmi. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia

Miriam Budiardjo. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

BBC News. Diakses pada tanggal 5 Mei 2011 .http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/78988.stm&ei=paPCTZmoMNDtrQe3kYXxAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=16&ved=0CHcQ7gEwDw&prev=/search%3Fq%3Dpolpot%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D579%26prmd%3Divns

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.yale.edu/cgp/&ei=paPCTZmoMNDtrQe3kYXxAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=17&ved=0CIABEO4BMBA&prev=/search%3Fq%3Dpolpot%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D579%26prmd%3Divns Diakses tanggal 5 Mei 20011